Gunakan Jalan Pintas Menuju Web Anda
Google

Rabu, 23 Januari 2008

LAKONNYA "KRESNO GUGAH"

TEMPO, Edisi 17/09 23 Jun 1979 Halaman 13

PERESMIAN PEMUGARAN MAKAM BUNG KARNO DI BLITAR, 21 JUNI 1979 OLEH PRESIDEN SOEHARTO. MALAM ITU DI RUMAH KAKAK BUNG KARNO DIPERGELARKAN WAYANG KULIT DENGAN LAKON "KRESNO GUGAH". (NAS)


EDDY Slamet lega. Sekarang ia sudah mulai lagi makan jeroan. Setahun suntuk sejak 21 Juni 1978, Bupati Blitar itu pantang makan nasi dengan lauk kegemarannya yang gurih itu. Kenapa? Ia rupanya punya nazar tidak makan jerohan sampai pemugaran makam Bung Karno selesai seluruhnya. Dan 21 Juni 1979 lalu, pemugaran makam Bung Karno jadi diresmikan oleh Presiden Soeharto, tepat 9 tahun lebih sehari wafat Proklamator itu.
Presiden sendiri tidak menginap di Blitar. Setelah selesai meresmikan makam, kembali ke Jakarta. Sedang keluarga Bung Karno di Jakarta sejak semula sudah menyatakan tidak akan berangkat ke Blitar. "Kita sejak dulu kan tidak ikut-ikut dengan soal pemugaran itu. Dan kita tetap konsisten dengan sikap itu," kata Guntur kepada TEMPO via telepon bulan lalu.
Pemugaran itu sendiri sudah rampung 100% pertengahan Mei lalu. Bangunan itu tampak megah. Gapuranya yang dirancang berbentuk candi Penataran, membuatnya jadi khas Jawa Timur. "Memang diusahakan agar semuanya khas, bahkan khas Blitar," ujar Eddy Slamet. Hampir semua detail bangunannya persis seperti rencana semula. Hanya taman bunga yang rencananya terdiri dari mawar merah dan melati putih bak bendera republik, warna putihnya tak jadi dari melati tapi mawar.
Memang bisa difaham kalau dalam peresmian 21 Juni pun khalayak berjubel. Cuma mereka tak mungkin bisa menikmati bangunan megah makam Bung Karno itu. Kecuali orang tertentu, yang lain dilarang masuk kompleks makam.
Bahkan untuk masuk kota Blitar pun, kecuali mobil para pejabat tinggi, jangan berharap bisa lolos. Di saat-saat peresmian itu khalayak ramai jalan kaki masuk kota. Lalulintas macet dan hubungan darat pun putus. Karena itu Pemerintah Daerah sudah menyediakan keperluan pokok seperti minyak supaya tidak terjadi goncangan harga. Penduduk juga sudah dianjurkan menyediakan kebutuhan pokok sehati-hari untuk selama 2 hari.
Malam sebelumnya, di rumah Ibu Wardoyo di jalan Sultan Agung diselenggarakan pembacaan doa tablil. Tak kurang dari 40 ulama terkemuka dari Jawa Timur hadir. Dan malam itu juga di halaman rumah kakak Bung Karno itu dipergelarkan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon "Kresno Gugah." Dalangnya dalang muda dari Sala, Ki Anom Suroto.
Lakon seperti itu sengaja dipilih. Seperti penafsiran Pak Kiran -- dukun terkenal dari desa Sukosewu, Blitar-lakon itu melambangkan "bangkitnya pikiran rakyat secara benar dalam menilai siapa sebenarnya Bung Karno." Adalah Pak Kiran, satu di antara sedikit orang, yang menjelang peresmian pemugaran itu bebas keluar masuk makam yang tertutup rapat itu.
Seperti peringatan sewindu wafat Bung Karno tahun lalu, malam 21 Juni itu di kompleks rumah Ibu Wardoyo juga dipergelarkan kesenian Bali oleh keluarga Bung Karno dari Pulau Dewata. Dan peristiwa itu juga dimanfaatkan oleh dua pelukis Jember dengan mereproduksi lukisan Bung Karno. Sudah sebulan mereka mengontrak sebuah rumah penduduk yang dirubahnya jadi studio.
Ibu Wardoyo sendiri sudah 4 bulan tidak keluar rumah. Ia sakit. "Tapi sekarang saya sudah agak sehat. Saya senang, justru semakin dekat peresmian semakin sehat," katanya seminggu sebelum peresmian. Ia memang sangat ingin hadir di makam pada saat peresmian. Dan karenanya, kondisi kesehatannya sangat dijaga. Dalam usia menjelang 81 tahun, Ibu Wardoyo memang terlalu sibuk menerima banyak tamu tahun-tahun terakhir ini.
Akan halnya pengelolaan makam itu setelah diresmikan, Bupati Eddy Slamet belum bisa menjelaskan. "Yang pasti, juru kuncinya harus orang yang bisa 4 bahas: Inggeris, Perancis, Belanda dan Jepang," katanya.

"DIA SEPERTI NAPOLEON"

"DIA SEPERTI NAPOLEON", KATA SOEKARNO
Intisari, Oktober 1998

Itulah komentar pertama Soekarno menyambut kelahiran putra sulungnya, Muhammad Guntur Soekarno Putra, tanggal 3 November 1944, pukul 05.00, di Jakarta. Kelahiran bayi pertama ini segera memancarkan kegembiraan seisi rumah. Bahkan Jenderal Yamamoto pun ikut menyumbangkan nama Osamu kepada si kecil.Bagi Fatmawati, kehadiran Guntur, jelas memberi hiburan yang amat berarti, terutama di masa awal Republik ketika sang suami sibuk dengan urusan kenegaraan. Itulah sebabnya, menurut Soekarno, Guntur itu "anak ibunya." Maklum, semua anak-anak Soekarno yang lain tinggal di istana bersama ayahnya. Sementara Guntur, setelah dewasa, mengikuti Ibu Fat meninggalkan istana, tinggal di Jl. Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta.Pendidikan formal mulai dari SD sampai SMA ditempuhnya di Cikini, sebelum kemudian meneruskan kuliah di ITB, jurusan mesin meski tak sampai selesai. "Tapi, apapun jadinya kelak, cuma satu doaku untuknya," ujar Soekarno suatu ketika, "Semoga dia tidak menjadi presiden. Kehidupan itu sungguh terlalu berat." (Apa & Siapa, terbitan Grafitipers)Di dalam tubuh suami dari Henny Emilia Hendayani yang mojang Priyangan ini, mengalir darah seni sang ayah. Baik seni suara, musik, maupun seni fotografi yang masih ditekuninya sampai sekarang. Menurut Ibu Fat, pada masa kecilnya Guntur pintar menggambar. Sebagai pemain gitar, mulai nge-band sejak kelas 5 SD dengan group Crazy Cat. Ketika di SMP membentuk band Ria Remaja. "Kalau ketahuan oleh Bung Karno saya ikut main musik, ya dipelototin atau ditegur, 'Hey, kamu main ngak-ngik-ngok, ya? Awas, jangan main lagi!". Tapi kalau nggak ketahuan, ya saya main lagi.. ha..ha, " ujar Guntur kepada Jakarta-Jakarta.Kini disela-sela kesibukannya mengelola bisnisnya, penyuka parfun Shalimar ini masih menyalurkan hobi memotret. Kegemarannya nonton film action, dan spy, terkadang menimbulkan ilham atau ide dalam kegiatan hobi fotografinya. Ia mengaku, tokoh-tokoh jagoan yang lahir dalam imajinasinya adalah seorang tokoh campuran dari pribadi-pribadi seperti James Bond, Dirty Harry, Elliot Ness, Jack Ryan, bahkan Indiana Jones. Untuk merealisasikan idenya tadi, ia rela memnyediakan waktu "hunting" model agar tokoh imajiner tadi bisa dituangkan ke kertas foto atau seluloid berwarna.Salah satu karya tulis ayah seorang putri bernama Puti Pramatha Puspaseruni ini adalah buku, Bung Karno; Bapakku, Kawanku, dan Guruku. Toh dengan rendah hati ia mengakui, "Mungkin isinya tidak terlalu akurat. Soalnya, saya hanya ambil dari segi human interest-nya saja." (*/djs)

Tutur Guntur tentang Bung Karno

"BUNG KARNO"Tutur Guntur Soekarno
Intisari, Oktober 1998http://www.indomedia.com/intisari/1998/oktober/bk.htm

Dari semua buku perihal mantan Presiden Soekarno (Blitar 6 Juni 1901 - Jakarta 21 Juni 1970), mungkin buku Guntur Soekarno ini paling unik dan menarik. Buku kecil Bung Karno Bapakku-Kawanku-Guruku, tulisan putera sulungnya, meski bertutur ringan, anekdotik dan berbahasa populer, buku ini ternyata mampu menguak lebih jauh sisi kehidupan Bung Karno sebagai manusia, lelaki, pemimpin dan kepala keluarga. Juga Soekarno sebagai orang biasa dengan kehidupan yang biasa-biasa, namun "luar biasa", seperti ulasan ini.Dis, gimana kabarnya Istana? ... Ada hindul-hindul yang nyeludup masuk nggak?+ Kayakya sih nggak; pada ngeri kali ... gara-gara Mas labrak si Deweh (Deweh maksudnya Dewi) ... Eh, Gun tapinya ya, aku sekarang ini di Istana agak curiga sama satu orang deh ... Aku takut, jangan-jangan Bapak naksir nantinya kan hindul-hindul markindul bisa jadi nambah ...Ngomong-ngomong cakepnya seberapa sih Dis? Cakep mana sama Dewi?Kutipan kalimat di atas, merupakan salah satu tulisan Guntur berjudul "Bung Karno Kontra C.I.A". Dalam buku berukuran 11 x 18 cm2 setebal 256 halaman, berisi sekitar 25 judul kecil serta puluhan foto eksklusif. Guntur menulis dengan gaya "aku" bertutur, serta beberan kalimat langsung, serta anotasi, misalnya "Waktu: 1962-1964, Tempat: Istana Merdeka, Yang Hadir: Bung Karno, Megawati, ajudan, aku."Nilai utama buku eksklusif terbitan PT. Delta - Rohita ini, terbaca dalam tuturan Guntur perihal hubungan intim antarwarga keluarga Bung Karno. Siapa yang tahu kalau Megawati Soekarnoputri, ternyata bernama panggilan Gadis atau Adis. Ibu Fatmawati sebagai first lady dan ibu lima anak, masih sering berkata-kata dengan dialek bahasa Melayu Bengkulu. Guntur yang dipanggil "Gun" sama Mega, atau bernama akrab Mas Tok, ternyata dipanggil "Jang" alias Bujang oleh sang bunda. Uniknya, keluarga Soekarno ini ada kata sandi khusus untuk "buang air besar", yakni "o-ok".Kalau "hindul-hindul markindul", merupakan kata sandi untuk isteri muda Soekarno, terutama gelar untuk Deweh alias Ratna Dewi yang hindul markindul asal Jepangnya Bung Karno. Hampir tiap peristiwa, Guntur berupaya mengenang kembali ingatannya, terutama masalah kutipan langsung pembicaraan sang bapak. Sebagai pemimpin besar bangsa Indonesia, Bung Karno terbaca amat piawai berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing, juga berbahasa daerah. Selain berbahasa Jawa, Soekarno senang memakai bahasa Sunda untuk berbicara dan mendamprat staf rumah tangga istana.Misalnya dalam tulisan "Saro'i The Great", ada kata-kata Bung Karno kepada Saro'i - pengemudi keluarga Soekarno: "Nya! Geus dimaafkeun, umpama keur ngajar Guntur nubruk taneman Bapak jeung tembok istana make mobil! (Ya, sudah dimaafkan, misalnya waktu mengajar Guntur nabrak tanaman Bapak dan tembok istana)".Kentuti PBB Bung Karno yang berhobi berat makan durian, tapi tak suka makan petai dan jengkol, karena kalau "ki'ih" (kencing-red) akan berbau. Namun Ir Soekarno suka lagu klasik Italia. Khususnya kalau beranjangsana ke Italia, Soekarno selaku kepala negara RI tak segan ikut mementang suaranya melagukan "O Sole Mio", bersama pelayan hotel. Sampai-sampai Guntur pun menjuluki bapaknya The Great Caruso.Sebagai putra sulung, Guntur rupanya paling banyak sering mendapat kesempatan belajar langsung dari ayahnya. Apalagi selewatnya masa akil baliknya Guntur, si anak pertama ini tak cuma diindoktrinasikan soal paham negara RI yang anti berat sama neokolonialisme dan imperialisme, tapi juga soal "isme-isme" lainnya, termasuk wanita cantik.Misalnya sekali waktu, Bung Karno berdiskusi soal wanita cantik di obyek lukisannya:+ ... perhatikan sorot matanya ... belum lagi bentuk hidung dan bibirnya ... apa pernah lihat bentuk yang secantik ini ... potongannya bagaimana? Ini ia punya bentuk tubuh maksudku ... Ini figur puteri Solo asli! Pernah punya pacar orang Solo? ... Kalau mau cari pacar orang Solo, figurnya harus seperti ini ... baru namanya cantik ...Memangnya dia siapa sih Pak?+ Ho, ho rahasia! ... Pendek kata cantik tidak? ... boleh bandingkan dengan pacar-pacarmu, kalau memang kau punya!Si Mas Tok ini, menuturkan pula bagaimana dirinya tak jarang menjadi sekretaris istimewa, atau pelayan perpustakaan kepresidenan. terutama di saat Soekarno sedang mepersiapkan pidato kenegaraannya. Sang Bapak selalu memamnggil Mas Tok, seraya menyebut nama penulis atau judul buku, hingga Guntur harus pontang-panting menyiapkan buku referensi bagi bapak tercintanya.Meja makan merupakan arena paling akrab untuk keluarga besar Soekarno. Seusai makan, keluarga presiden ini biadsanya melahap bebuahan segar dan manis, terutama di musim rambutan dan durian. Untuk buah berduri ini, Guntur mengisahkan betapa bapaknya pernah mengajarkan teori memilih durian.+ Jadi Bapak ulangi! Satu! ... periksa tangkainya. Dua! ... lihat duri-durinya. Tiga! ... cium baunya dari sebelah pantat. Kalau ketiga-tiganya baik itu tandanya durennya jempolan! Nanti kau bisa buktikan setelah duren-durennya ini Bapak pilih terlebih dahulu ...Yaaa Pak! Kok durennya bosooookk! Duiiillaaahh! Gimana sih Bapak milihnya?+ Ndak tahulah! Sekali ini Bapak meleset pilih duren! Uh ... ini duren mungkin jenis baru ...Emangnya jenis apa Pak?+ Jenis duren ... kontra revolusi!Tampak sekali, Presiden pertama RI yang di dunia internasional disegani, karena sikap dan ucapannya yang keras soal kolonialisme dan imperialisme, serta dinilai sebagai pemimpin besar yang gandrung akan persatuan dan kesatuan, serta getol menanamkan sikap patriotisme dan nasionalisme bagi rakyatnya.Guntur sebagai "sparring partner" Bung Karno, tentu tak lepas dari persoalan beginian. Meski di hadapan anaknya, Soekarno memiliki cara dan gaya diskusi tersendiri. Tak jarang Bung Karno meledakkan emosinya, sambil melampiaskan juga perasaannya yang tak mungkin diumbar di muka umum. Sekali waktu (dalam judul "Penyelundup Senjata"), Bung Karno mengisahkan kepada Guntur, soal peranan RI dalam membantu kemerdekaan Aljazair, seusai acara makan duren.+ Eh aku mau kasih tahu, kalau hari Sabtu jangan makan duren. Dus malam Minggu; pasti pacarmu nggak mau kau cium, karena kau bau duren ... ngerti?!Kok Bapak kelihatannya seneng bener? Ada apa sih?Lalu Soekarno menuturkan peranan RI, sambil menyebut berita ini "top secret" kelas A. Katanya, RI bukan cuma membneri dukungan diplomatik terhadap Aljazair, malah pernah membantu dengan menyelundupkan senapan.Kalau waktu itu misalnya ketahuan gimana Pak? Dunia kan geger!+ Ya biar saja geger, aku ndak rewes (ndak rewes = ndak peduli) ... Aku tidak feeerduliii! Buat Bapak kalau urusan membantu kemerdekaan satu bangsa, hanya satu yang bisa melarang ... Tuhan! Lain tidak! Tahu kau! (Bapak melotot kepadaku sambil memukul-mukul meja dengan tinjunya) ... Ayoooo ... mau apa! PBB mau kutak-kutik? Mau tahu akan aku apakan PBB? Tahu ndaaakk?! ... PBB Bapak akan beginikan ....Tiba-tiba dari bawah meja terdengar suara ... duuuut ... duuut ... breeettt!Hiih! ... Bapak kentut ya!+ Ya! ... aku akan kentuti PBB kalau mereka berani turut campur urusan orang merebut kemerdekaan!!Granat Maut Dalam tuturan Guntur, ada peristiwa besar yang dituturkan begitu hangat dan penuh rasa kemanusiaan. Tahun 1957 ada peristiwa besar yangdisebut Peristiwa Cikini 1957. Saat itu, Soekarno yang Presiden RI, nyaris terenggut maut akibat ledakan granat. Guntur menuturkan tanpa menghujat oknum pelempar granat. Si Mas Tok juga tidak berapi-api dan sensasional, mengisahkan pengalaman buruknya. Bahkan tuturannya terasa intim.Yayasan Perguruan Cikini tempat di mana aku bersekolah mengadakan perayaan hari ulang tahunnya (lupa yang ke berapa) ... orangtua murid diundang untuk menghadirinya, termasuk Bapakku ...Pak, Bapak jadi datang ke bazaar di sekolahku nggak?+ Yo ... Insya Allah. Apa acaranya di sana? ... Kau punya lukisan dipamerkan ndak?Waktu pergi ke bazaar, Bapak mengendarai mobil kepresidenan Chrysler Crown Imperial; Indonesia 1; hadiah dari Raja Saudi Arabia: Ibnu Saud, dengan iringan konvoi kepresidenan yang terdiri dari sepeda motor polisi lalu lintas; jeep pengawal dari Corps Polisi Militer, jeep pengawal dari Detasemen Kawal Pribadi Presiden dan mobil-mobil rombongan lainnya.Bapak langsung melihat-lihat stand di bazaar ... Aku yang kurang tertarik pada urusan pamer memamer ... langsung ngacir mencari stand-stand yang berisi permainan ketangkasan ... Kak Ngatijo yaitu kakak pengawal yang bertugas mengawalku saat itu, benar-benar kewalahan dalam mendapingiku ... Dari atas aku melihat rombongan Bapak yang sedang bersiap-siap untuk pulang ... Ketika aku sedang menghirup sebotol limun kudengar derum suara motor dari pengawal ... tak lama kemudian tiba-tiba kudengar ledakan yang cukup dahsyat ... Bledeeeerrrr!Sekilas aku berfikir, akh ini tentunya suara knalpot motor dari kakak-kakak polisi ... maklum waktu itumotor-motor yang digunakan adalah Harley Davidson model "tuek"! Tetapi beberapa detik kemudian ... Bledeeerr! ... Bledeeerr! Terdengar 3-4 kali ledakan lagi.Kemudian suasana benar-benar jadi panik dan semrawut sungsang-sumbel ... setelah aku dapat menguasai lagi rasa takutku dan emosi ... cepat-cepat aku melompat masuk di antara sela-sela tumpukan peti botol limun di kolong meja ...Kak ... saya di sini!+ Aduuuh! Kakak cari kemana-mana jebulnya di sini. Ayo Mas, cepat pulang! Cepat pulang.Bapak di mana Kak?+ Belum tahu juga Mas! Tugas Kakak menyelamatkan Mas dulu ke rumah.Aku "diseret" secepat kilat ... ke mobilku B-5353.+ Ya Allah ...Hayo buruan masuk mobil, kita berangkat dah!Eh Pak Ro'i nggak apa-apa?+ Alhamdulilah Mas! Gatotkaca mah nggak mempan pelor! ... Mas lebih baik tiduran saja di belakang ... tiarap saja dah; nggak usah lihat jalanan. Biar pak Ro'i geber ini mobil, biar larinya kayak setaaann!Sesampainya di Istana ... begitu turun dari mobil, aku cepat ngibrit ke kamar Bapak ... ternyata Bapak tidak ada di situ ... jangan-jangan Bapak tewas kena granat dan aku sekarang jadi anak yatim ...tiba-tiba dari kejauhan seseorang berteriak "Saiinnn ... Saiinnn ... kadieu (ke mari)Lho itu kan suara Bapak!Secepat kilat aku kabur ke kamar Bapak ,,, di tengah jalan bertubrukan dengan Pak Saiin ... bummm! Pak Saiin yang sudah reyot itu (umurnya 70 tahunan) terkapar di lantai ...Bapak nggak apa-apa?+ Alhamdulillah. Tuhan masih melindungi Bapak ... Syukur, Adis gimana?Apa Bapak kena?+ Ini apa (sambil menuynjuk lukanya di lengan) ... Tapi bukan kena grabat! Kena kawat duri! Ho ho ho ... Waktu mbrobos pager rumah di depan sekolahmu, aku kecantol kawat durinya. Bapak disembunyikan oleh Kak Dijo dan Oding ... mereka melindungi Bapak dengan badannya ... Oding ternyata kena granat di pahanya ... Bapak kembali ke Istana dengan naik mobil lain, karena ternyata Chrysler yang dari Pak Ibnu Saud kena granat dan mogok.Bapak takut nggak?+ Bapak pasrah terserah kehendak Tuhan ... kasihan mereka-mereka yang tak berdosa ikut jadi korban ... sudahlah, hayo Tok, Bapak musti siap-siap untuk ... pers conference ... Kapan-kapam kau tengok Kak Ngatijono, sampaikan terima kasih dari Bapak.Kencing Sembarangan Beberapa pengalaman Guntur dari balik layar kepresidenan Soekarno, amatlah menarik dan mengundang senyum. Bung Karno di saatnya jaya, selain dianggap banyak pihak sebagai "super hero", juga disegani sebagai macan podium. Dari beberapa judul kisah Guntur dalam buku saku ini, Soekarno tergambar sebagai manusia penuh gairah, malah kadang-kadang juga berakal nakal.Suatu saat (Guntur menulis "persisnya lupa"), Bung Karno keasyikan mengorek kuku kakinya, hingga ujung jarinya terkelupas dan berdarah. Lukanya dianggap tak serius, dibiarkan saja tanpa pengobatan. Beberapa hari kemudian, luka lecet itu terasa "senut-senut" infeksi. Makin lama makin bengkak, akibatnya Bung Karno sulit berjalan normal. Langkahnya harus berjingkat-jingkat.Yang pasti pada saat itu tidak seorang pun berani tertawa, termasuk aku sendiri!Pak jalannya kenapa pincang?+ Jempolnya bengkak ... Bapak ingin segera sembuh. kau tahu empat hari lagi, aku harus terima surat kepercayaan duta besar asing!Pada suatu sore ... Pak Adung menemui aku.+ Mas, Pak Adung mau pinjam gunting, ada? Buat bikin lobang!Mangga wae (silakan saja) ... buat apa sih Pak Adung?+ Buat ngebolongin karet ... Bapak yang suruh.Karet buat apa?+ Eh ... itu Mas, sepatu tenis.... Waktu saat penerimaan Dubes akan dimulai, aku mengintip dari kamar untuk melihat Bapak memakai sepatu kepresidennya .... keluarlahPresiden R.I. dengan gagah dan tegapnya mengenakan kopiah hitam yang khas, jas pantalon kebesaran plus sederetan tanda-tanda jasa ... tidak ketinggalan stock komando kepresidenan ... dan yang paling bawah ... sepatu tenis yang salah satu ujungnya bolong di mana tersembul ibu jari Bapak yang dibalut perban!Tuturan Guntur soal bapaknya, makin terasa intim dan di luar dugaan umum. Sebab sosok Presiden Soekarno itu kharismatik sebagai proklamator dan "founding father"-nya bangsa Indonesia, ternyata dalam kehidupan biasanya sering terjadi hal-hal biasa, namun luar biasa bagi orang biasa. Sebagai contoh, siapa menduga, kalau Bung Karno yang perlente, tahu etiket dan terbiasa bergaul di kalangan atas, ternyata berperilaku macam orang kebanyakan. Misalnya contoh di bawah ini.SEMAK-SEMAK ISTANA MERDEKA - Waktu: 1964 - 1965. Tempat: Ruang duduk di teras belakang Istana Merdeka dan ruang duduk beranda depan kamar Bapak. Yang hadir: Bung Karno, beberapa tamu Dubes-dubes asing, beberapa Menteri Kabinet ... dan aku.... Aku sedang berada di Jakarta dalam rangka mudik dari Bandung tempat kuliah (Guntur kuliah di Jurusan Mesin ITB - red) ... aku duduk di korsi panjang dari rotan tempat Bapak selalu duduk baca koran ... duduk di situ, kita bisa melihat taman yang membentang di belakang Istana Merdeka ... di ujung tangga terdapat serumpun semak pohon ampelas-ampelasan ... tiba-tiba dari ujung tangga kulihat Bapak turun dari beranda dan langsung masuk ke dalam semak tadi. Kemudian tak lamanya Bapak keluar dari dalam semak dan naik tangga pergi ke beranda lagi.Eh, tak berapa lama lagi-lagi Bapak ke dalam semak, bahkan sekarang kelihatan tergopoh-gopoh turunnya dari tangga ... selesai mandi aku segera berpakaian dan buru-buru kembali duduk di beranda depan kamar Bapak, karena ingin kulihat apakah Bapak masih saja mundar-mandi masuk semak p[ohon ampelas lagi. Astaga! Ternayat masih demikian, begitu aku sampai di beranda aku lihat Bapak baru saja keluar dari dalam semak dan naik tangga ... aku jadi penasaran dibuatnya!Pak ... akun mau tanya.+ Ya ... soal apa?Aku perhatikan Bapak kok mundar-mandir saja masuk semak ... rada aneh.+ Ho ho ... kau mau tahu? Aku kencing di situ!Kencinngg?+ Yaaa. nguyuh! Ha ha ha (Bapak terbahak dan ngeloyor ke kamar)Bapak memilih semak daripada WC Istana yang indah, yaitu karena jarak antara beranda belakang tempat penerimaan tamu ke WC tamu yang tersedia sangat jauh, kurang lebih 40 m ... jarak ke WC kamar mandi Bapak lebih jauh lagi, kurang lebih 50 m. Jarak ke WC kamar mandi adik-adikku dari beranda lebihjauh lagi, yaitu 70 m. Jadi logis kalau yang dipilih semak-semak dekat tangga, karena jaraknya hanya 5 m saja! ... Ketika aku sudah kembali lagiu ke Bandung, dari adikku Mega aku mendapat kabar bahwa sekarang bukan hanya Bapak saja yang mempergunakan "W.C." istimewa tadi, tapi juga para tamu-tamu dan para dubes-dubes asing!Bung Karno diam-dam suka kencing sembarangan. Tapi jarang yang tahu, kalau Soekarno penyayang binatang. Sebab di lingkungan istana, menurut Guntur tak ada burung peliharaan dalam sangkar. Sedangkan ikan hias memang ada dan hidup dalam akuarium. Menurut Guntur: ... ikan-ikan dalam akuarium yang mendapatkan pelayanan dan servis luar biasa dari Bapak. Barang kali maksud Bapak agar ikan-ikan itu "betah" tinggal di dalam rumah barunya dan agar tak "kekurangan" suatu apa.Suatu hari (tertulis "antara tahun 1958-1959), Kepala RT Istana Cipanas, Oom Burger, seorang WN Swiss menghadiahkan Soekarno sepasang kambing. Guntur menulis, kalautidak salah namanya "Si Manis" dan "Si Bandot". Makin lama, kedua kambing ini makin kurang besar dan kurang ajar. Hingga Soekarno harus memperkerjakan gembala kambing, supaya "embek-embek" itu tidak melahap tanaman hias di halaman istana.Si Bandot dan partner tambah-tambah saja merajalela merusak tanaman ... proyek officer dan pengasuh kambing kehabisan akal buat menjinakkan si Bandot dan si Manis, sehingga menghadaplah mereka-mereka itu tadi pada Bapak ...Kami boleh usul apa Bandot dan Manis boleh kami ikat saja, agar jangan berkeliaran ke sana ke mari?+ Ojo (jangan)!Lha ... kados pundi Pak? Menapa mboten becik dipun sate kemawon Pak? Sampun lemu-lemu (Apa tidak lebih baik disate saja Pak, sudah gemuk-gemuk).?+ Gendeng kowe (Gila kamu).Untuk beberapa saat, si Bandot dan Manis tidak lagi menimbulkan soal yang serius, paling-paling hanya mebuat Musli pengasuhnya lari pontang-panting mencegah mereka makan atau merusak tanaman ... Persoalan timbul lagi, ketika si Bandot memasuki masa dewasanya ... setiap benda ia seruduk, mobil parkir ditanduknya, pohon besar diterjang ... yang paling lucu bila kita ... disangkanya si Manis (Saat itu Bandot memang sedang hot-hotnya fall in love dengan Manis) ... mbeeek! Si Bandot melompat menyeruduk!Si Bandot menghujam salah satu dari 10 pot antik yang berderet rapi di tangga, hingga berantakan. Akibatnya si bandot berhenti mengejar dan berdiri termanggu-manggu karena kepalanya puyeng ... akibat soal ini terpaksalah proyek officer dan pengasuh para kambing menghadap Bapak.Pak kulo bade laporan (Pak saya mau laporan). Pot antik yang di tangga penjagaan depan, pecah diseruduk si Bandot.Dengan wajah merah padam, Bapak melirik kepadaku dan berkata:+ Tok, kau setuju kalau si Bandot kita sembelih saja buat sate?Jenderal Perang Masa kecil Guntur sebagai anak presiden, serta rumah tinggalnya di dalam kompleks istana, sungguh memberikan dunia tersendiri. Gunbtur menuturkan, dirinya sehari-hari bermain dengan anak-anak karyawan istana, tak peduli anak itu putranya pengemudi, koki, ataupun pelayan istana. Begitu juga saat Guntur memasuki usia remaja, teman bermainnya bertambah dan terutama anggota DKP (Detasemen Kawal Pribadi).Makanya tidak janggal kalau Guntur senang main perang-perangan, memakai helm asli, juga beranggotakan tentara asli. Sekali waktu Guntur mengajak "kakak-kakak" (panggilan khususnya terhadap anggota DKP) main perang-perangan. Saking asyiknya, Guntur hampior saja bikin setori panjang, seperti tuturannya berikut ini.Sekitar tahun 1957-58, Guntur meminta "kakak-kakak" DKP agar menyebutnya jenderal, bukan Mas Tok (begitu pangilan Guntur). Lalu jenderal ini mengajak prajuritnya main perang-perangan. Aturannya sederhana. Barang siapa yang ketahuan atau kelihatan, akan "didor" lebuh dahulu dan harus keluar gelanggang, karena tertembak "mati". Tetapi jarak "ngedor" dan "didor" itu, tak boleh kurang dari 20 meter. Prajurit yang terlibat, sekitar 10 anggota DKP asal kesatuan Brimob. Gunyur memimpin pasukan I, sedangkan pasukan II dipimpin tentara asli.Medan palagan ini di halaman luas, antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Tiap pasukan segera mempersiapkan dirinya, termasuk "Jenderal Bledek" Mas Tok Guntur Sukarno yang sudah mempersenjatai dirinya dengan pistol-pistolan, serta logistik buah segar tulen. Guntur pun melengkapi pasukannya dengan agen intelijen, Musli, gembala kambing istana. Perang pun dimulai, dipimpin Guntur yang mengenakan topi baja tentara asli.Sementara perang lagi memanas dan asyik, tiba-tiba komandan jaga istana berlari ke arah Guntur.+ Mas Tok! Perangnya disetop dulu Mas. Cease fire, cease fire!Emangnya kenapa Kak?+ Anu Mas ... perwira piket telepon kasih tahu katanya ... dari KMKB (semacam Kodam sekarang) menanyakan di istana ada apa, kok waktu KMKB patroli, mereka melihat pasukan pengawal mengambil posisi tempur di depan Istana Merdeka! Makanya lebih baik perang-perangannya distop dulu! Nanti Jakarta bisa gawat!Busyeeet! Mati gua! Kaaaak, hayo perangnya bubaaar!Waktu Bapak datang dari Bogor, aku dipanggilnya untuk ditanyai soal perang-perangan tadi.+ Heh ... Tok, aku dapat laporan kau bikin geger petugas keamanan Jakarta ya!? ... keadaan gawat begini ndak usah main perang-perang dulu; nanti kalau keadaan sudah normal saja ... Kau jadi jenderal ya waktu perang-perangan?Gitu deh+ Ini Bapak punya buku bagus tentang jenderal. Bacalah! Dia adalah salah satu jenderal favorit Bapak ... (Kulihat ternyata buku tadi tentang seorang jenderal berdarah Indian dari U.S. Cavalery yang terkenal, yaitu William "Tacum" Tacumseh Sherman).Sebagai anak presiden, jamak sekali kalau Guntur "berhak" merasakan fasilitas Bapaknya, tanpa berlebihan. Misalnya Guntur terus terang mengisahkan betapa dirinya belajar "nyupir" mobil, menggunakan mobil negara dengan guru pengemudi yang digaji negara.Sekiranya aku minta izin pun, aku toh tidak akan diizinkannya, mengingat umurku yangmasihmuda (12 tahun) ... tetapi akibat dorongan Pak Saro'i, akhirnya aku berani-beranikan juga.+ Mas, kalau Mas kepengen nyetir, hayolah pak Ro'i ajarin!Nanti kalau ketahuan, Bapak marah!+ Kite belajarnya kalu Bapak lagi ke Bogor, jangandienye ade di sini ... wah bahaye!Kaki saya belon sampe buat injak pedal ... saya masih kependekan buast ngeliat ke depan.+ Itu mah gampang, ganjel pake bantal ... beres!Sejak itu, setiap Bung Karno ke Bogor atau ke Istana Cipanas, Guntur bersekolah "nyetir" denganguru istimewanya, Pak Saro'i - pengemudi yang melayani terus hingga Guntur lulus SLA. Lama kelamaan, Guntur makun jagoi mengemudi mobil istana. Pak Ro'i pun meningkatkan pelajarannya. Misalnya Guntur harus mengebut mobil Chrysler 1955, 6 silinder, B 5353 warna biru laut dengan kecepatan 50 km per jam, namun tak boleh injak rem, meski di tikungan sekalipun.Hadiah Ciuman Saat Guntur dewasa, menjelang kuliah di ITB. Pemuda ini mendapat mobil VW sport Kharman Ghia. Lama kelamaan Bung Karno mendapat kabar, kalau Guntur senang ngebut kendaraannya. Sekali waktu, sekitar tahun 1962, Bung Karno menegur Menteri Chaerul Saleh, karean dianggap suka bersama Guntur mengebut mobil keliling Jakarta.+ Heeeh Rul Rul! Dia ini nyetir gila-gilaan lantaran kau! Begrijp je (mengerti kau)! Dikira aku tidak tahu? ... kau dan Guntur suka balap-balapan di daerah Kebayoran ... tukang-tukang becak di daerah Cikini semuanya lari ketakutan diserempet, kalau melihat mobil Kharman Ghia merah kepunyaan kalian! Kau ini memang terlalu Rul! Jij itu menteriku, jadi jangan ngros-boy!Begitulah kira-kira sikap Bung Karno, kalau menegur anaknya. Bagi Guntur, Soekarno sebagai bapaknya, memang figur lelaki yang disegani. Waktu Guntur lulus SMA tahun 1962, dia memiliki permintaan "kado" yang tak masuk akal. Dirinya tak berani mengucapkan langsung ke Bung Karno. Guntur lalu meminta jasa Ibu Fat, agar mengutarakan maksudnya.Bu, apa sudah bilang sama Bapak apa yang aku minta? Kapan Ibu ke istana? (Ibuku saat itu sudah keluar dari istana dan timnggal di Jl. Sriwijaya Kebayoran).+ Luso lalu (lusa lalu, dialek Bengkulu).Marah nggak?+ Kalo nyo berang idaklah salah. Bujanglah yang salah, minta yang idak-idak. Hapo ... hapo kau ini Jang! (Kalau dia marah tidak salah, Bujanglah yang salah, minta yang tidak-tidak. Apa-apaan kau ini Jang!)Guntur akhirnya memberanikan diri, menghadap bapaknya.Pak!+ Heh ... kau. Selamat ya kau lulus. Berapa angkanya? Bagus apa jelek? ... Ibu sudah bicara sama Bapak perkara keinginanmu. Bapak ndak bisa kasih izin buat itu. Bagaimanapun juga kau adalah anak Presiden R.I. Mintalah yang lain ... Peraturan protokoler negara tak menhizinkan ... Bapak sudah bcara dengan Sabur dan Mangil soal ini.Guntur yang kesal, segera mencari Letkol Sabur - ajudan Bung Karno. Meraka berdiskusi soal "hadiah" lulus SMA itu. Pembicaraan tak menemui titik akhir. Guntur yang semakin kesal, segera pergike mobilnya, seraya berteriak: "Pokoknya saya nggak mau dikawal lagiiii!"Rupanya Guntur dan adik-adiknya, sebagai anak presiden yang sejak kecil terus-terusan dikawal, sudah merasa bosan dan menganggap diawasi terlalu ketat. Merasa dirinya sudah lulus SMA, Guntur meminta satu hadiah .... tidak dikawal!Meski kecewa, Guntur masih berusaha memohon hal ini ke Soekarno. Akhirnya ia mendatangi lagi bapaknya.Pak, soal pengawalan itu apa masih tetap tidak boleh dihilangkan?+ Kan Bapak sudah bilang itu tidak bisa. Mintalah hadiah yang lain! heh, ke mana kau mau teruskan sekolahmu?Terserah yang mana yang keterima ... Akademi Angkatan Laut sama ITB Bandung.+ ... Semuanya bagus ... Eh kenalkan Bapak sama pacarmu, aku ingin tahu cantik ndak ... mengapa, dia minta putus? Kalian masih cinta monyet ... Huah huah huah, alasan ... kenapa kau tidak cium dia? Ho ho, kau terlalu! Kau jangan bikin malu aku!Ya ... Pak. Tapi gimana aku mau cium dia di depan pengawal!+ Ya memamg saru ciumanditonton orang (saru = taksopan). Ya sudah begini saja, Bapak kasih kau hadiah lulus ujian ... mulai bulan depan kau boleh ngeluyur tanpa pengawal! Nanti Bapak kasih tahu Sabur dan MangilTerima kasih Pak ! (Sambilkabur ke luar kamar).+ Hey ... bulan depan lapor soal cium tadi!Ya ... Pak!Inspeksi Tari Perut Beberapa tuturan Guntur secara khusus, memuat kejadian di luar negeri. Sebagai putra kebanggaan pemimpin bangsa, Guntur harus mematut dirinya kalau ikut ke luar negeri. bahkan Guntur harus tahu basa-basi protokoler, hingga tata cara resepsi dan bangkuet kenegaraan. Meski terlatih dan terbiasa, tetap saja Guntur dan juga Megawati, paling tak tahan kalau harus menyantap makanan Eropa berupa campuran telur ikan kaviar, lengkap berikut saus dan bumbu keju.Bung Karno selaku bapak, mengajarkan Guntur cara menghindari sajian makanan kenegaraan. Tiap makanan yang sudah masuk mulut, lalu berpura-pura mengunyah dan segera keluarkan lagi dan disembunyikan di balik serbet. Kalau tamu dan tuan rumah lengah, serbet berisi makanan itu segera dibuang ke kolong meja.Dari pengalamannya berkeliling dunia ikut rombongan kenegaraan, Guntur pun memiliki pengalaman selama bergaul dengan pembesar Indonesia lainnya. Termasuk bergaul dengan jenderal berjengot lebat, Gatot Subroto.Waktu ikut rombongan K.T.T. Non-Blok di Beograd di Yugoslavia, Guntur sempat duduk di sebelah Gatot Subroto, meski kata Guntur, Oom Gatot senangnya tidur dalampesawat. Saat upacara penyambutan kenegaraan di bandara, Guntur yang berdiri di samping Gatot Subroto, tak sabar dan bertanya.Oom upacaranya kok lama sekali? ... saya sudah pegal berdiri nih.+ Podo (sama).Mau buang air kecil nih.+ Podo!WC-nya di mana ya Oom?+ Hayo cari WC umum di dekat sini. Ikut saja sama Oom!Oom di mana WC-nya?+ Lha ini apa (sambil menunjuk sebuah roda pesawat yang tingginya 1,5 m, terdiri dari 2 buah ban itu).Nanti dilihat orang oom!+ Mana bisa! Punyaku ketutup ban yang satu! Punyamu ketutup yang satunya ... beres to! Ayo nguyuh!Sedangkan salah satu tuturan Guntur, berupa hasil obrolannya dengan Bung Karno. Saat itu antara tahun 1967-1968 di Wisma Yaso, Bung Karno mengisahkan pengalamannya, sambil berbaring di kursi panjang dan tak jauh dari situ ada jururawat RSPAD yang bertugas menjaga kesehatan Soekarno. Maka Bung Karno pun bertutur kepada putranya soal Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser..+ Suatu waktu Bapak ke Republik Persatuan Arab, dari Airport Cairo Bapak bersama rombongan langsung pergi ke penginapan ... waktu itu Bapak betul-betul lelah ... pokoknya Bapak hari itu mau istirahat total supaya besoknya dalam pertemuan dengan Pak Nasser Bapak benar-benar segar ... Eh tidak tahunya datang Sabur ketok-ketok kamar Bapak ... langsung ia Bapak semprot ... Aku kan sudah bilang aku mau istirahat!Ada utusan Presiden Nasser ... Pak.+ Dari manaaaa? Persetaaaan!Utusan dari Pak Nasser.+ Tidaak ... ferrrdullliii.Ada utusan dari Presiden Nasser ... Pak.+ Maneh gelo! Kunaon teu ngomong ti tadi (Kamu gila, kenapa tidak omong dari tadi). Siapa utusannya? Di mana dia sekarang?Inii Pak, aya di pengker abdii (ada di belakang saya). Marsekal Abdul Hakim Amir ... Pak.+ Wah Sdr. Amir maafkan keadaan saya ... maklumlah sudah mau tidur.Marsekal Amir mengambil tempoat duduk dan mulai bicara. Namun pembicaraannya terlalu santun, hanya mengatakan Nasser ingin mengajak Bung Karno berinspeksi. Bung Karno memberikan alasan, dirinya masih terlalu lelah. Lalu mengapa acara inspeksi ini mendadak, lagi pula dirinya perlu istirahat.Marsekal Amir agak kecewa, lalu meminta lesediaan Bung Karno agar menemani Nasser inspeksi. Bung Karno pun menolak dengan halus.Tetapi eh soalnya adalah ...+ Soal apa lagi?Soalnya Presiden kami mengundang sahabat beliau, yaitu Presiden Republik Indonesia untukmenginspeksi para penari perut di seluruh pelosok kota Kairo. Dan untuk itu kami diperintahkan untuk menyampaikannya pada paduka Yang Mulia ...+ Oooh ya? Ho ho ho ... Kenapa tak bilang dari tadi? Sampaikan pada Saudaraku Nasser, bahwa Soekarno dari Indonesia akan siap dalam 10 menit!Begitulah percakapan dan kisah bapak terhadap putranya. Bagi Guntur Soekarno, segala pengalamannya bertemu, bergaul, dan berkomunikasi dengan sang bapak-kawan-guru - Bung Karno. Dari buku kecil dan terbatas cetakannya, Guntur sudah berbagi pengalamannya buat orang lain. Mas Tok pun sudah berhasil menbgajak pembaca Indonesia untuk lebih mengebnal sang bapak, meski Soekarno sudah lama meninggal dunia.Dalam tuturan Guntur, Bung Karno benar-benar hadir sebagai bapak dan manusia Indonesia. Meski begitu, Bung Karno tetaplah Soekarno yang senang tertawa dan bergaul dengan putra-putrinya, meski harus "terpaksa" berbohong sedikit, seperti tuturan Guntur dalam tulisan berjudul Bung Karno Tarzan Indonesia, sebagai berikut:Rupanya ayah dan anak ini senang menonton film, terutama film Amerika Serikat. Sekali waktu (antara tahun 1957-1960), Guntur mengisahkan terjadi dialog dengan bapaknya, soal Johnny Weismuller yang memerankan Tarzan, ternyata juga juara renang olimpiade. Guntur mengajak bapaknya berenang. Bung Karno tak menampik, namun mengelak apabila ditanya kapan dan di mana mau berenangnya.Bung Karno selalu memberikan alasan sibuk, atau tak suka lokasi kolam renangnya. Akhirnya Bung Karno menjanjikan Guntur dan anak-anak lainnya,akan berenang sama-sama di kolam alam Tampaksiring Bali. Guntur dan Magawati sudah siap mengenakan pakaian renangnya. Bung Karno masih santai-santai.Celana berenang Bapak sudah ada? Abis Bapak mau pake apa?+ Pakai celana kolor saja ...Guntur dan Mega sudah berenang, Soekarno masih berkeliling kolam, melihat situasi. lalu Bung Karno mulai membuka pakaian ... tinggal memakai celana dalamnya.Semua kegirangan dan berteriak-teriak. Setelah membsahi dirinya dengan air, Bung Karno dengan gaya Tarzan berancang-ancang terjun dan berteriak keras-keras gaya Tarzan. lalu Bung Karno terjunke kolam. Guntur dan Mega kegirangan.+ Haaeeep ... haeeepp ... tolong Bbbapak! Och ... och.Pak ... kenapa Pak? + Ooocch! Bapak ... och .. se ... och ... sebetulnya ... och .. Bapak .. ndak ... bisa ... berenaaaangng!

Sukarno memorabilia boosts Blitar

The Jakarta Post, June 18, 2007
To glean some understanding of Javanese mysticism and a sense of this nation's complex history, be in Blitar on June 20. This is the eve of the death of Indonesia's first president, Sukarno, and a major date in the calendar of those who revere his name. The Jakarta Post contributor Duncan Graham reports from the East Java town.
Once a month on Legi Jumat (Friday in the Javanese calendar), Misril dons her best sarong and lacy, white kebaya (traditional blouse). She pins back her hair in a chignon and adds two small flower-shaped gold earrings. Leaning on the arm of her nephew Karyadi, the 70-year-old shuffles up the polished marble steps and into the sanctuary.
She enters the pendopo, a pillared, open-walled traditional Javanese structure with a richly carved timber ceiling, within which are three graves. The smaller one in the center is strewn with leaves and flowers, adorned by a headstone of a huge black boulder.
Misril carries a tiny plastic bag of pink and yellow petals that she squeezes into the carpet of flowers as she prays. Then she moves away and others take her place. Most are also in formal dress.
"I ask for safety for my family and four grandchildren, and I've always received that," she said in Kromo, or high Javanese. Misril does not understand Bahasa Indonesia.
"Bung (brother) Karno struggled for Indonesia. He saw no difference between the rich and poor. His soul comes to me in my dreams and tells me to go to his grave.
"I wanted to meet him when he was alive, but that was difficult. Now I can visit him any day," she said.
Indonesia's first president died aged 69 under virtual house arrest on June 21, 1970. This was five years after he was deposed by Gen. Soeharto following a bloody coup allegedly engineered by communists, though this remains a matter of dispute.
Sukarno was buried in an austere cemetery in his hometown of Blitar, about five hours south of Surabaya by car. The story goes that Soeharto feared his predecessor's grave could become a focal point for fomenting opposition to his New Order government if it was located in Jakarta.
At first, Sukarno was remembered officially only as the Proklamator, the man who happened to proclaim the Declaration of Independence on August 17, 1945 -- as though he was a bit player in the struggle for the Republic, not its main architect.
Later, when Soeharto was well entrenched, it was deemed politically safe to rehabilitate the nation's first president. In 1979, the present grand pendopo was built to house the body of Sukarno and his parents.
As expected, the grave has become a shrine. In the arid Saudi Arabian version of Islam, Muslims are not supposed to pray at tombs, but in Indonesia that rule is widely ignored.
For Blitar, the grave has become a major earner with the Bung Karno industry showing no sign of collapsing, despite the passing of the generation that lived during Sukarno's turbulent times.
The local authorities have done a good job at crowd control, having built a huge bus and car lot away from the tomb and museum, and setting up a park-and-drive system using becak (pedicabs) at a fixed fee.
For Rp 15,000 (US$1.70), visitors can be wheeled to all locations of interest and back to their vehicle, then have a meal at the scores of stalls there while fending off trinket sellers.
Karno kitsch is everywhere, from key rings to T-shirts, clocks and other down-market memorabilia. There are photos and busts aplenty, though the artists who duplicate Sukarno's image show little respect for reality.
Visitors can choose from among many versions of the great man -- leonine, saturnine, lean, plump, feisty or thoughtful -- but always dapper.
Official presentations of the past gloss over Sukarno's sexual adventures, and the badly arranged museum has masses of historical documents and happy family photos: Sukarno with wife Fatmawati and five children, including Megawati who was to become the nation's fifth president.
But outside, roadside vendors offer the unauthorized versions that list the founding father's nine wives and 11 offspring in a smudged, photocopied document titled Don Juan, the Skilled Lover. According to this literature, his preference tended toward younger women, with an age gap ranging from 39 to 46 years for his last five wives.
Here is but one paradox that confuses the outsider who might have expected Sukarno to have been condemned for such affairs; instead they added to his stature.
Sukarno was a master orator and possibly the only person of the time who could have rallied the masses to fight for Independence. But history shows he fumbled the economy and botched foreign affairs.
All this has been forgotten in Blitar, where the worshipers speak only in respectful terms of the "good old days". Any Westerner wanting to know more should just sit quietly in the shade at the site and wait awhile.
It won't take long before they are given history lessons never written and anecdotes that turn Sukarno into a demi-god, a man of mystery and magic who can still influence the present.
"Susilo Bambang Yudhoyono visited the grave before he became President," said retired military man Susilo Adji, who was on a pilgrimage from Jakarta. "He should return again to receive more wisdom on how to run Indonesia."

Bahasa Senjata,Sila yang Panca,Digilas Sejarah,Supersemar

Bahasa Senjata

Hai tentara dan polisi, dan rakyat, perlipatgandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat, suruhlah senjata berbicara, satu bahasa yang lebih kuat lagi!
Karno, 17 Agustus 1963.

Sila yang Panca

Sulit sekali saudara-saudara, pemersatuan rakyat Indonesia itu jikalau tidak didasarkan atas Pancasila. Tadi telah dikatakan oleh saudara Muhammad Yamin, alangkah banyak macam agama di sini, alangkah banyak macam aliran pikiran di sini, alangkah banyak macam golongan di sini, alangkah banyak macam suku di sini. Bagaimana mempersatukan aliran-aliran, suku-suku, agama-agama dan lain sebagainya itu jikalau tidak diberi satu dasar yang mereka bersama-sama bisa berpijak di atasnya? Dan, itulah saudara-saudara, Pancasila.
Karno, Hari Pancasila 1950.


Digilas Sejarah

Hayo bangsa Indonesia! Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti! Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, ia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, satu hari akan datang, entah besok entah lusa, yang dia pasti digiling gilas oleh sejarah.
Karno, 17 Agustus 196(2?)
Supersemar

Surat Perintah 11 Maret itu mula-mula, dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan, dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignity, of authority. Padahal, tidak! SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Pengamanan jalannya any pemerintahan, demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan kesalamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal.
Karno, 17 Agustus 1966.

Penutup

Liku-liku kepribadian Soekarno menunjukkan ada beberapa kelemahan pada dirinya. Lepas dari kekurangan-kekurangannya, ia adalah orang besar. Kekurangan yang dimiliki adalah kekurangan yang sangat wajar dimiliki oleh manusia. Namun, kelebihannya dan cara mengatasi kekurangannya merupakan hal yang luar biasa. Ia mampu melampaui banyak orang dengan kelebihannya.
Analisis ini sekadar menunjukkan bahwa sebagai manusia biasa, Soekarno memiliki kelemahan, tetapi bukan untuk mengecilkan arti sebagai manusia dengan segudang prestasi. Soekarno tetap layak menjadi orang yang dipuji, dihormati, dan dikenang selalu baik sebagai orang yang berjasa mendirikan Republik Indonesia maupun sebagai pribadi yang selalu terus berusaha mencapai kebaikan bagi dirinya dan orang lain.

* Bagus Takwin Pengajar psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Dari mitos ke ideologi, dari kesepian ke kekuasaan

Merujuk Adler, benang merah perkembangan kepribadian Soekarno jadi begitu jelas. Masa dewasanya merupakan proyeksi dari keinginan masa kecil. Soekarno membayangkan dirinya sebagai pembaru bangsa sejak kecil. Ia tumbuh sebagai manusia yang penuh dengan gagasan-gagasan yang terbilang baru di masa hidupnya. Kegemaran akan buku dan belajar berbagai hal tak lepas dari cita-cita yang digenggamnya erat-erat: menjadi penyelamat bangsa. Disiplin belajar yang dibiasakan ayahnya berpengaruh besar terhadap hal ini. Hingga di usia melampaui 60 tahun, ia masih gemar membaca. Kamar tidurnya penuh dengan buku sekaligus kutunya (Adams, 2000). Daya serapnya pun luar biasa.
Perpaduan berbagai aspek kepribadian dengan kualitas luar biasa inilah yang memungkinkannya tampil sebagai orator dengan wawasan begitu luas. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia juga berperan penting bagi perkembangan Soekarno. Mitos akan datangnya Ratu Adil, kepercayaan terhadap titisan dewa dan kepemimpinan politik yang tak lepas dari aspek spiritualitas memompa Soekarno berkembang menjadi tokoh yang dikultuskan.
Namun, sehebat-hebatnya ia mempengaruhi massa, seluas-luasnya wawasan di benaknya dan sebesar-besarnya kekuasaan yang dimilikinya, Bung Karno tak bisa lepas dari kebutuhannya untuk selalu memperoleh dukungan sosial. Kesepian menjadi derita yang menyakitkan hingga akhir hayatnya. Apa yang dilakukannya untuk memperoleh dukungan massa di sisi lain menjadikannya sebagai orang yang terasing, terpencil dari rakyat.
Dari kacamata Alfred Adler (1930), penyakit yang diderita Soekarno kecil bisa jadi membekas pada kepribadiannya di masa-masa berikutnya. Kesakitan yang diderita Soekarno itu bisa menimbulkan perasaan lemah, tak berdaya, dan tersiksa yang disebut Adler sebagai pe-rasaan inferioriti. Jika perasaan ini tidak ditangani secara tuntas maka akan timbul kecemasan yang mendukung munculnya perasaan inferioriti baru di ta-hap berikutnya hingga terakumulasi menjadi kompleks inferioriti-sebuah kondisi kejiwaan yang ditandai dengan perasaan rendah diri berlebihan dan kecemasan yang tinggi terhadap lingkungan sosial.
Untungnya lingkungan keluarganya memberi perhatian dan semangat yang memadai, terutama ibu, sehingga ia dapat menemukan perasaan aman dan nyaman di sana. Ia lalu sering tampil sebagai pemimpin yang dominan. Namun, ini pun memunculkan suatu ketergantungan akan afeksi. Hingga dewasa kebutuhan afeksi itu tak jua tercukupi. Ia mengaku selalu membutuhkan wanita sebagai pegangan.
Penggantian nama Kusno menjadi Karno dan penjelasan maknanya juga menjadi cara yang baik untuk menangani perasaan inferioriti yang dialami Soekarno kecil. Ia dapat menyusun sebuah pemahaman di benaknya bahwa apa yang dialami merupakan sesuatu yang wajar sebagai seorang calon pahlawan besar sekelas Karna putra Kunti. Demikian pula dengan mitos-mitos tentang dirinya. Namun, ini pun mengakibatkan dirinya cenderung terpaku pada hal-hal besar dan mengabaikan hal-hal kecil.
Dalam kondisi-kondisi penuh dukungan lingkungan sosial, Soekarno bisa memperoleh perasaan superioritas, perasaan aman dan nyaman menghadapi dunia. Untuk itu, ia selalu berusaha menarik perhatian banyak orang agar selalu berada di sekelilingnya, berpihak padanya. Pidatonya yang penuh kalimat bombastis merupakan cara memikat hati orang lain seperti seorang perayu yang tak ingin kehilangan kekasihnya. Namun, di saat-saat kesepian ia bisa mengalami perasaan frustrasi dan depresi. Ia sangat tidak menyukai kesendirian. Tragisnya, hukuman ini yang ia terima di akhir hidup, menjadi seorang tahanan rumah dan meninggal dalam kesepian.

Strategi penyebaran ideologi dalam tulisan Soekarno

Lalu jadilah Soekarno sebagai ideolog yang piawai menyebarkan kepercayaan-kepercayaannya. Strategi penyebaran ideologi yang oleh Terry Eagleton (1991) terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi, dengan baik dimanfaatkan Soekarno dalam tulisan-tulisannya.
Rasionalisasi tampil dalam argumentasi-argumentasi yang diusahakan tersusun selogis mungkin dan menggunakan rujukan-rujukan teori-teori ilmuwan terkemuka seperti Herbert Spencer, Havelock Ellis, dan Ernst Renan. Rasionalisasi dapat ditemukan dalam setiap karangannya, termasuk penggunaan data statistik demi memperkuat pendapatnya.
Strategi universalisasi dalam tulisan dan karangan Soekarno melibatkan ajaran-ajaran agama kutipan dari tokoh ternama dalam sejarah dan peristiwa penting dalam peradaban manusia. Gagasan-gagasannya seolah berlaku universal dan diperlukan di mana-mana."Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus menjadi pula gitamu: "Innallaha la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta yu ghoiyiru ma biamfusihim"
(Pidato 17 Agustus 1964)
"Asal kita setia kepada hukum sejarah dan asal kita bersatu dan memiliki tekad baja, kita bisa memindahkan Gunung Semeru atau Gunung Kinibalu sekalipun."
(Pidato 17 Agustus 1965)
"Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: "Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan."
(Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945)
Strategi naturalisasi merupakan usaha menampilkan sebuah ideologi atau kepercayaan sebagai sesuatu yang tampak alamiah. Ini banyak ditemukan dalam pidato-pidato Soekarno. Penjelasan-penjelasannya tentang Pancasila sangat jelas menggunakan naturalisasi.
"Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, yang nyata selalu menjadi isi daripada jiwa bangsa Indonesia."
(Pancasila sebagai Dasar Negara, hal:38)
Bukan hal yang aneh jika Soekarno berkembang menjadi seorang ideolog. Kepercayaan sejak kecil tentang kemuliaan, kepeloporan dan kepemimpinannya, mendorong kuat Bung Besar ini menyebarkan kebenarannya. Gambaran diri yang fiktif dan mistis ini pula yang memberinya kepercayaan diri tampil berapi-api di depan lautan massa.

Bung Besar, Ideolog yang Kesepian

By : Bagus Takwin
Kompas, Jumat, 1 Juni 2001

"AKU ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat." Pengakuan ini meluncur dari Soekarno, Presiden RI pertama, dalam karyanya Menggali Api Pancasila. Sadar atau tidak sadar ia mengucapkannya, terkesan ada kejujuran di sana. Soekarno, sang orator ulung dan penulis piawai, memang selalu membutuhkan dukungan orang lain. Ia tak tahan kesepian dan tak suka tempat tertutup. Dari pidato dan tulisannya yang memperlihatkan betapa mahirnya ia menggunakan bahasa, tersirat sebuah kebutuhan untuk selalu mendapat dukungan dari orang lain.
Gejala berbahasa Soekarno, Bung Karno, merupakan fenomena langka yang mengundang kagum banyak orang. Wajar kalau muncul pertanyaan "Apakah kemahiran Soekarno menggunakan bahasa dengan segala ma-cam gayanya berhubungan dengan kepribadiannya?" Analisis terhadap kepribadian Soekarno melalui autobiografi, karangan-karangannya, dan buku-buku sejarah yang memuat sepak terjangnya dapat membantu memberikan jawaban. Dengan menggunakan pendekatan teori psi-kologi individual dari Alfred Adler (Hall dan Lindzey, 1985) dapat dipahami bagaimana Proklamator Kemerdekaan RI ini bisa menjadi pribadi yang berapi-api, pembakar semangat banyak orang, gagah dan teguh sekaligus sensitif, takut pada kesendirian, dan sangat membutuhkan dukungan sosial.
Pribadi yang kesepian
Di akhir masa kekuasaannya, Soekarno sering merasa kesepian. Dalam autobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, ia menceritakannya.
"Aku tak tidur selama enam tahun. Aku tak dapat tidur barang sekejap. Kadang-kadang, di larut malam, aku menelepon seseorang yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Menteri Satu dan kataku, 'Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.'... Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah."
(Adams, 2000:3)
"Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti suatu pengasingan yang terpencil... Seringkali pikiran oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu... Mereka turut menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingmu."
(Adams, 2000:14)
Apa yang ditampilkan Soekarno dapat dilihat sebagai sindrom orang terkenal. Ia diklaim milik rakyat Indonesia. Walhasil, ia tak bisa lagi bebas bepergian sendiri menikmati kesenangannya (Adams, 2000:12). Namun, melihat ke masa mudanya, kita juga menemukan tanda-tanda kesepian di sana. Semasa sekolah di Hogere Burger School (HBS), ia menekan kesendiriannya dengan berkubang dalam buku-buku, sebuah kompensasi dari kemiskinan yang dialaminya. Kebiasaan ini berlanjut hingga masa ia kuliah di Bandung. Soekarno terkenal sebagai pemuda yang pendiam dan suka menarik diri (Adams, 2000:89-91).
Indikasi kesepian juga kita dapatkan dalam ceritanya tentang penjara. Malam-malam di penjara menyiksanya dengan ruang yang sempit dan tertutup. Dinding-dinding kamar tahanannya terlalu menjepit dirinya. Lalu muncullah perasaan badannya yang membesar hingga makin terjepit dalam ruang tahanan itu.
"Yang paling menekan perasaan dalam seluruh penderitaan itu adalah pengurungan. Seringkali jauh tengah malam aku merasa seperti dilak rapat dalam kotak kecil berdinding batu yang begitu sempit, sehingga kalau aku merentangkan tangan, aku dapat menyentuh kedua belah dindingnya. Rasanya aku tak bisa bernafas. Kupikir lebih baik aku mati. Suatu perasaan mencekam diriku, jauh sama sekali dari keadaan normal." (Adams, 2000:135)
Lebih jauh lagi ke masa kecilnya, Soekarno sering merasa sedih karena hidup dalam kemelaratan sehingga tak dapat menikmati benda-benda yang diidamkannya. Di saat anak-anak lain dapat menikmati makanan jajanan dan mainan, Karno hanya dapat menyaksikan mereka dengan perasaan sedih. Lalu ia menangis mengungkapkan ketidakpuasan sekaligus ketakberdayaannya. Selain itu, di lingkungan sekolah ia harus berhadapan dengan anak-anak Belanda yang sudah terbiasa memandang remeh pribumi.
Pengalaman yang cukup traumatis terjadi di masa lima tahun pertama. Soekarno pernah berturut-turut menderita penyakit seperti tifus, disentri, dan malaria yang berujung pada penggantian namanya dari Kusno menjadi Karno, nama seorang tokoh pewayangan putra Kunti yang berpihak pada Kurawa demi balas budi dan kewajiban membela negara yang menghidupinya. Sakit yang melemah-kan secara fisik dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis. Sangat mungkin muncul perasaan lemah, tak berdaya, dan terasing pada diri Soekarno kecil. Untungnya dilakukan penggantian nama disertai penjelasan dari ayahnya tentang makna pergantian nama yang memberinya kebanggaan karena menyandang nama pejuang besar.
Pengalaman sakit-sakitan dan hidup dalam kemiskinan tampak membekas kuat dalam ingatan Soekarno. Di masa tuanya, ia menafsirkan kegemarannya bersenang-senang sebagai kompensasi dari masa lalunya yang dirampas kemiskinan (Adams, 2000). Ada semacam dendam terhadap kemiskinan dan ketidakberdayaan yang telah berkilat dalam dirinya. Dendam yang kemudian menggerakkannya pada semangat perjuangan kemerdekaan dan keinginan belajar yang tinggi.
Mitos-mitos dari masa kecil
Sejak kecil, Soekarno sudah menyimpan mitos tentang diri-nya sebagai pejuang besar dan pembaru bagi bangsanya. Ibunya, Ida Nyoman Rai, menceritakan makna kelahiran di waktu fajar.
"Kelak engkau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam setengah enam pagi di saat fajar mulai menyingsing. Kita orang Jawa mempunyai suatu kepercayaan, bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dulu. Jangan lupakan itu, jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari sang fajar." (Adams, 2000:24)
Tanggal kelahiran Soekarno pun dipandangnya sebagai pertanda nasib baik.
"Hari lahirku ditandai oleh angka serba enam. Tanggal enam bulan enam. Adalah menjadi nasibku yang paling baik untuk dilahirkan dengan bintang Gemini, lambang kekembaran. Dan memang itulah aku sesungguhnya. Dua sifat yang berlawanan." (Adams, 2000:25)
Soekarno melihat dirinya yang terdiri dari dua sifat yang berlawanan sebagai satu kemungkinan pertanda nasibnya di dunia politik.
"Karena aku terdiri dari dua belahan, aku dapat memperlihatkan segala rupa, aku dapat mengerti segala pihak, aku memimpin semua orang. Boleh jadi ini secara kebetulan bersamaan. Boleh jadi juga pertanda lain. Akan tetapi kedua belahan dari watakku itu menjadikanku seseorang yang merangkul semua-nya."
Kejadian lain yang dianggap pertanda nasib oleh Soekarno adalah meletusnya Gunung Ke-lud saat ia lahir. Tentang ini ia menyatakan, "Orang yang percaya kepada takhayul meramalkan, 'Ini adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno," Selain itu, penjelasan tentang penggantian nama Kusno menjadi Karno pun memberi satu mitos lagi dalam diri Soekarno kecil tentang dirinya sebagai calon pejuang dan pahlawan bangsanya.
Kepercayaan akan pertanda-pertanda yang muncul di hari kelahiran Soekarno memberi semacam gambaran masa depan dalam benak Soekarno sejak masa kecilnya. Dalam kerangka pemikiran Adler, gambaran masa depan itu disebut fictional final goals (tujuan akhir fiktif). Meskipun fiktif (tak didasari kenyataan), tetapi gambaran masa depan ini berperan menggerakkan kepribadian manusia untuk mencapai kondisi yang tertuang di dalamnya (Adler, 1930:400). Riwayat hidup Soekarno memperlihatkan bagaimana gambaran dirinya di masa depan dan persepsinya tentang Indonesia menggerakkannya mencapai kemerdekaan Indonesia.
Bombasme bahasa dan keinginan merengkuh massa
Setelah menjadi presiden, Soekarno berpidato tiap tanggal 17 Agustus. Di sana dapat kita temukan kalimat-kalimat muluk, penggunaan perumpamaan elemen-elemen alam yang megah dan hiperbolisme bahasa. Dari tahun ke tahun pidatonya makin gegap-gempita, mencoba membakar semangat massa pendengarnya dengan retorika kata-kata muluk.
Dari kalimat-kalimat itu dapat dibayangkan seperti apakah kondisi psikis orang yang menggunakannya. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1949, contohnya, ia berseru, "Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali." Di sini ada indikasi ia menempatkan diri sebagai orang yang bersemangat elang rajawali sehingga memiliki hak dan kewajiban untuk menyerukan pada rakyatnya agar memiliki semangat yang sama dengannya.
Seruan-seruan yang sering dilontarkan dalam pidatonya adalah tentang perjuangan yang harus dilakukan tak henti-henti.
"Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangun soal-soal, tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu."
(Pidato 17 Agustus 1948)
"Tidak seorang yang menghitung-hitung: Berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya."
(Pidato 17 Agustus 1956)
"Karena itu segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku Indonesia: "Terlepas dari perbedaan apa pun, jagalah Persatuan, jagalah Kesatuan, jagalah Keutuhan! Kita sekalian adalah machluk Allah! Dalam menginjak waktu yang akan datang, kita ini se-olah-olah adalah buta."
(Pidato 17 Agustus 1966)
Selain ajakan untuk berjuang, tersirat juga dari petikan-petikan tersebut bahwa Soekarno memandang dirinya sebagai orang yang terus-menerus berjuang mengisi kemerdekaan. Pengaruh fictional final goals-nya terlihat jelas, Soekarno yang sejak kecil membayangkan diri menjadi pemimpin bangsanya dengan kepercayaan tinggi menempatkan dirinya sebagai guru bagi rakyat.
"Adakanlah ko-ordinasi, ada-kanlah simponi yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum, dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan diatas kepentingan umum."
(Pidato 17 Agustus 1951)
"Kembali kepada jiwa Proklamasi .... kembali kepada sari-intinya yang sejati, yaitu pertama jiwa Merdeka Nasional... kedua jiwa ichlas... ketiga jiwa persatuan... keempat jiwa pembangunan."
(Pidato 17 Agustus 1952)
"Dalam pidatoku "Berilah isi kepada kehidupanmu" kutegaskan: "Sekali kita berani bertindak revolusioner, tetap kita harus berani bertindak revolusioner.... jangan ragu-ragu, jangan mandek setengah jalan..." kita adalah "fighting nation" yang tidak mengenal "journey's-end"
(Pidato 17 Agustus 1956)
Keinginannya untuk merengkuh massa sebanyak-banyaknya tampak dari kesenangannya tampil di depan massa. Bombasme-kecenderungan yang kuat untuk menggunakan kalimat-kalimat muluk dan ide-ide besar yang tidak disertai oleh tindakan konkret-praktis untuk mencapainya yang ditampilkannya dapat diartikan sebagai usaha memikat hati rakyat. Pidato-pidatonya banyak mengandung gaya hiperbola dan metafora yang berlebihan seperti "Laksana Malaikat yang menyerbu dari langit", "adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum", "Bangsa yang gila kemuktian, satu bangsa yang berkarat", dan "memindahkan Gunung Semeru atau Gunung Kinibalu sekalipun." Simak kutipan-kutipan berikut bagaimana gaya bahasa yang digunakan untuk memikat massa.
"Janganlah melihat ke masa depan dengan Mata Buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca mata benggalanya dari pada masa yang akan datang."
(Pidato 17 Agustus 1966)
"Atau hendakkah kamu menjadi bangsa yang ngglenggem"? Bangsa yang 'zelfgenoegzaam'? Bangsa yang angler memeteti burung perkutut dan minum teh nastelgi? Bangsa yang demikian itu pasti hancur lebur terhimpit dalam desak mendesaknya bangsa-bangsa lain yang berebut rebutan hidup!"
(Pidato 17 Agustus 1960)
Kita mau menjadi satu Bangsa yang bebas Merdeka, berdaulat penuh, bermasyarakat adil makmur, satu Bangsa Besar yang Hanyakrawati, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja, otot kawat balung wesi, ora tedas tapak palune pande, ora tedas gurindo.
(Pidato 17 Agustus 1963)
Gaya menggurui dari tahun ke tahun makin jelas terlihat dalam pidato Soekarno. Ia makin sering membuka pidatonya dengan kalimat "Saya akan memberi kursus tentang". Pengaruh gambaran masa kecilnya tentang Soekarno sebagai pembuka fajar baru bagi bangsanya makin tegas. Ia tak menyadari bahwa gambaran itu bersifat fiktif, tak didasari kenyataan. Soekarno melambung tinggi dengan ide-idenya dan cenderung mengabaikan kondisi konkret bangsanya terutama kondisi ekonomi.

Masih panjang

Dengan sedikit meminjam seruan Bung Karno yang terkenal, sekarang ini kita perlu "membangun dunia baru." Tetapi upaya untuk membangun dunia yang baru itu kiranya harus dimulai dengan terlebih dahulu "membangun Indonesia baru." Dan upaya membangun Indonesia baru itu mungkin harus dimulai dengan membangun elite politik yang benar-benar lahir dari kalangan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam Indonesia yang baru itu diharapkan tiada lagi-kalaupun ada kecil peranannya-kelompok elite yang hanya sibuk berebut kekuasaan dan pengaruh.
Hal ini bisa terjadi jika para aktivis muda reformasi sekarang ini tidak enggan untuk belajar dari para aktivis pergerakan generasi tahun 1920-an. Di satu pihak meneruskan sikap militan generasi itu dalam memperjuangkan cita-cita bersama dan rela berkurban demi cita-cita itu. Di lain pihak menolak kecenderungan untuk mewarisi sistem pemerintahan sebelumnya, yakni kecenderungan untuk mengganti elite lama dengan elite yang baru tetapi yang pola dan orientasi politiknya tetap sama. Dengan demikian akan bisa diharapkan lahirnya elite politik yang benar-benar berorientasi pada semakin terwujudnya demokrasi.
"Kaki kami telah berada di jalan menuju demokrasi," lanjut Presiden Soekarno dalam pidatonya di depan Kongres AS itu. "Tetapi kami tidak ingin menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa kami telah menempuh seluruh jalan menuju demokrasi, " sambungnya. Ia sadar bahwa meskipun selama bertahun-tahun bangsa Indonesia telah beperang melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme, jalan menuju demokrasi masih tetap panjang. Tetapi Bung Karno juga sadar bahwa betapapun panjangnya sebuah perjalanan, ia harus dimulai dengan langkah-langkah pertama.


* Baskara Wardaya SJ mahasiswa ilmu sejarah pada Universitas Marquette, Milwaukee, Wisconsin, AS.

Berdampak Luas

Apa pun latar belakang sikap-sikap itu, pola hubungan elite rakyat yang diambil oleh Soekarno dan para aktivis pergerakan waktu itu rupa-rupanya memiliki dampak yang luas. Ketika pada tahun 1933-1934 Soekarno serta para pemimpin lain ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, gerakan kemerdekaan mengalami kemacetan total. Tanpa adanya elite metropolitan itu seolah-olah rakyat tidak bisa lagi bergerak dalam perjuangan demi kemerdekaan. Pergerakan itu baru muncul kembali ketika para pemimpin yang diasingkan itu dibebaskan oleh Belanda saat mereka terancam oleh kedatangan balatentara Jepang.
Bahkan pada masa revolusi sendiri bisa dipertanyakan apakah sebenarnya rakyat yang ikut gigih bertempur dan berkorban mempertahankan kemerdekaan itu mendapat kesempatan yang maksimal dalam menentukan arah revolusi. Dalam tulisannya mengenai pola hubungan antara elite dan rakyat pada zaman revolusi, Barbara Harvey menyatakan bahwa hubungan itu tidak hanya amat lemah, tetapi juga berakibat cukup fatal bagi revolusi kemerdekaan itu sendiri. Lemahnya hubungan antara para pemimpin nasional di tingkat pusat dengan rakyat di desa-desa, menurut dia, "merupakan faktor utama bagi gagalnya elite kepemimpinan untuk menggalang dan mengarahkan kekuatan rakyat demi terwujudnya tujuan-tujuan revolusi."
Dengan kata lain, sebenarnya rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses bernegara. Jika ini benar, mungkin tak terlalu mengherankan jika PKI-meskipun pada tahun 1948 ditekan besar-besaran setelah peristiwa Madiun-dalam waktu singkat berkembang pesat pengikutnya. Ini antara lain karena di dalam PKI banyak rakyat merasakan bahwa justru dalam partai yang menekankan antikemapanan (baca: anti-elite metropolitan) itu kepentingan dan cita-cita mereka mendapat tempatnya. Dalam Pemilu 1955 PKI bahkan berhasil memperoleh suara terbanyak keempat.
Sayang sekali bahwa keterpisahan antara elite dan masyarakat itu pada zaman pasca-Soekarno tidak mengecil, melainkan justru membesar. Meskipun sejak naiknya Orde Baru pada akhir 1960-an aksespara elite kepada rakyat kebanyakan telah terbuka semakin luas-antara lain dengan naiknya tingkat pendidikan, semakin tersedianya sarana-sarana komunikasi dan menguatnya ekonomi-akses itu tak sepenuhnya termanfaatkan. Di bawah orde yang katanya "baru" itu tetap saja rakyat menjadi komponen massal yang dalam proses bernegara, berada di bawah kontrol elite metropolitan sebagai penentu hampir semua kebijakan yang ada.
Tak jarang bahwa upaya-upaya untuk mendorong partisipasi rakyat lebih luas justru harus berhadapan dengan tindakan militer yang keras. Meminjam istilahnya Benedict Anderson, bisa dikatakan bahwa society-nya boleh baru, tetapi state (baca: elite)-nya tetap yang lama. Tak kalah sayangnya tentu saja adalah bahwa tumbangnya sistem pemerintahan militeristik masa Orde Baru tidak disusul dengan tumbuh suburnya demokrasi, melainkan dengan kaotiknya kehidupan politik, yang konon justru dimulai dari kalangan elitenya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sekarang ini di lapisan bawah rakyat merasa semakin kecewa terhadap perilaku, komentar-komentar, serta percekcokan yang lahir di antara kelompok elite politik yang ada.
Ketika pada tahun 2001 bangsa ini memperingati seratus tahun lahirnya Soekarno dan lima puluh enam tahun Proklamasi Kemerdekaan, kita masih dilanda berbagai ketidakpastian, yang salah satu akarnya adalah keterpisahan antara elite dengan rakyatnya.

Tidak Sendirian

Pertanyaannya, mengapa Soekarno mengambil sikap mendua itu? Pertama-tama perlu disadari bahwa bagaimanapun juga Soekarno adalah anak zamannya. Ia merupakan bagian dari generasi pergerakan pada tahun 1920-an. Berbeda dengan generasi 1908 yang berorientasi pada perubahan sistem tanpa disertai kuatnya gagasan mengenai Indonesia merdeka, generasi Soekarno lebih berorientasi pada pentingnya kemerdekaan, tetapi lemah dalam hal perjuangan demi perubahan sistem. Lebih dari itu, generasi tahun 1920-an - dengan lebih banyak lulusan pendidikan Barat - cenderung untuk justru mempertahankan sistem pemerintahan Barat yang ada, tetapi dengan menggeser elite kolonialnya untuk diganti dengan elite lokal.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Takashi Shiraishi, berbeda dengan generasi pendahulu yang menekankan ketokohan individu, generasi Soekarno menekankan kepartaian. Tetapi pada tahun 1920-an partai-partai itu mengalami banyak pertentangan internal yang di mata Soekarno akibatnya bisa fatal bagi gerakan menuju kemerdekaan. Pada tahun 1920, misalnya, terjadi pertentangan dalam tubuh Sarekat Islam, terutama antara apa yang disebut sebagai "SI Putih" dengan lawannya, "SI Merah." Pertentangan ini kemudian mendorong lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1923 gerakan nasionalisme mengalami kemandekan total, ditandai dengan dibubarkannya National-Indische Partij (NIP) pada tahun itu, dan suburnya gerakan-gerakan yang lebih bercorak internasional, khususnya gerakan Islam dan Komunis. Pada tahun 1926-1927 PKI memutuskan untuk berontak terhadap pemerintah kolonial Belanda, tetapi karena kurangnya dukungan masyarakat, pemberontakan itu gagal. Soekarno sadar bahwa jika perpecahan itu tidak diatasi sekarang, hal itu bisa berakibat fatal bagi perjuangan kemerdekaan selanjutnya.
Jika Soekarno muda tampak terpisah dari rakyat, sebenarnya ia tidak sendirian. Banyak tokoh elite perjuangan pada zamannya juga demikian. Ketika membubarkan PNI pada tanggal 25 April 1931, misalnya, para pemimpin partai itu tidak banyak berkonsultasi dengan rakyat kebanyakan yang menjadi anggotanya. Akibatnya rakyat menjadi kecewa, membentuk apa yang disebut "Golongan Merdeka," dan memperjuangkan pentingnya pendidikan rakyat.
Tentang perubahan sikap atau permohonan maaf Soekarno kepada pemerintah kolonial, hal itu perlu dilihat dalam konteksnya. Waktu dipenjara untuk kedua kalinya, Soekarno muda adalah bagaikan ikan yang dipisahkan dari "air"-nya, yakni massa yang biasa mendukungnya, dan yang membuatnya bersemangat dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam penjara itu ia disel sendirian selama delapan bulan tidak hanya tanpa harapan akan adanya keringanan hukum, melainkan juga dibayang-bayangi kemungkinan pembuangan ke "neraka" Boven Digul. Dalam keadaan demikian tidak mengherankan jika sebagai manusia Soekarno ada unsur menyerah.

Mendua

Menarik untuk disimak bahwa meskipun Soekarno amat berapi-api dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme, sebenarnya perlawanan itu tidak total, dalam arti tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk menuntaskan ketiga tantangan itu. Hal ini tampak misalnya ketika ia mendirikan PNI. Di satu pihak memang dengan jelas digariskan bahwa tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Tetapi di lain pihak cita-cita kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem politik yang sama sekali baru. Alih-alih perubahan total, Soekarno-sebagaimana banyak aktivis pergerakan waktu itu-berkeinginan bahwa negeri yang merdeka itu nanti akan ditopang oleh sistem yang mirip dengan sistem yang menopangnya saat terjajah. Hanya elitenya akan diganti dengan elite baru, yakni elite pribumi.
Pemakaian Soekarno atas gagasan-gagasan Marxis amat selektif. Ia tertarik dengan pengertian proletariat-nya Marx, tetapi ia memperluasnya menjadi Marhaenisme. Di satu pihak perluasan itu membuat revolusi menjadi lebih jauh daripada sekadar pertarungan antara buruh pabrik melawan para kapitalis, tetapi di lain pihak hal ini juga membuat fokus revolusi menjadi kabur. Kekaburan ini menjadi bertambah ketika disadari bahwa pemerintah kolonial, yakni pihak yang mau dilawan oleh kaum Marhaen, melibatkan juga banyak sekali pejabat dan pegawai pribumi. Dan dalam hal ini rupa-rupanya Soekarno memang tidak bermaksud mengadakan suatu perubahan total. "Kita berjuang bukan untuk melawan orang kaya," tulisnya di harian Fikiran Rakjat tahun 1932, "melainkan untuk melawan sistem."
Betapapun "galak"-nya Soekarno muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dengan menggunakan prinsip nonkooperasi, ternyata ia tidak selalu konsisten. Sekitar bulan-bulan Agustus-September 1933, sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah kolonial, ia menyatakan mundur dari keanggotaan Partindo, memohon maaf, dan meninggalkan prinsip nonkooperasi. Ia bahkan dilaporkan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah Belanda. Lepas dari benar atau tidaknya laporan pemerintah itu, berita ini mengagetkan dan mengecewakan para pendukung gerakan kemerdekaan waktu itu. Mereka kecewa karena tokoh perjuangan yang mereka agung-agungkan, telah menyerah. Dalam koran Daulat Ra'jat edisi 30 November 1933 Mohammad Hatta bahkan menyebut peristiwa ini sebagai "Tragedie-Soekarno." Hatta amat menyesalkan inkonsistensi serta lemahnya semangat perlawanan tokoh taktik nonkooperasi itu.
Berhubungan dengan sikap anti-elitismenya perlu dilihat bahwa meskipun dalam pidato dan tulisan-tulisannya Soekarno tampak melawan elitisme, tetapi sebenarnya bisa diragukan apakah ia sepenuhnya demikian. Hal ini tampak misalnya dalam pidato yang ia sampaikan pada tanggal 26 November 1932 di Yogyakarta, kota pusat aristokrasi Jawa. Dalam pidato itu Soekarno mengajak setiap orang, apa pun status sosialnya, untuk bersatu demi kemerdekaan. Tetapi sekaligus ia menegaskan bahwa bersama Partindo dirinya tidak menginginkan perjuangan kelas. Dalam tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme, sebagaimana disinyalir oleh McVey, sebenarnya Soekarno sama sekali tidak sedang bicara dengan rakyat banyak. Dalam tulisan itu ia, menurut McVey, "tidak menyampaikan imbauannya kepada kelompok-kelompok radikal pedesaan dan proletar yang telah memelopori pemberontakan komunis setahun sebelumnya, atau kepada para santri-santri taat pejuang Islam, atau kepada rakyat kebanyakan di dalam maupun di sekitar wilayah perkotaan yang bergabung ke dalam PNI yang didirikan oleh Soekarno saat mereka sedang mencari pegangan di tengah lunturnya nilai-nilai tradisional." Soekarno, sebaliknya, lebih mengalamatkan imbauannya kepada sesama kaum elite pergerakan, atau kepada apa yang disebut oleh McVey sebagai "elite metropolitan," yang keanggotaannya biasanya ditentukan oleh tingkat pendidikan Barat yang diperoleh seseorang.
Kelompok elite metropolitan yang dituju oleh tulisan Soekarno itu sebenarnya jumlahnya amat kecil, dan kebanyakan dari mereka tinggal di kota-kota dengan pengaruh Eropa, seperti misalnya Bandung, Surabaya, Medan atau Jakarta. Di satu pihak, kelompok elite ini mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia serta telah berpikir dalam rangka identitas nasional dan tidak lagi dalam rangka identitas regional seperti generasi pendahulunya. Di lain pihak, kelompok ini tidak melihat perlunya mengadakan suatu revolusi sosial yang akan secara total mengubah sistem yang ada, dengan segala corak kolonial-kapitalisnya. Yang lebih mendesak menurut para aktivis generasi ini adalah melengserkan elite pemerintahan kolonial asing dan menggantinya dengan elite lokal yang dalam hal ini adalah diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka menghendaki adanya revolusi nasional, tetapi bukan revolusi sosial.
Dalam kaitannya dengan rakyat banyak, anggota kelompok elite ini merasakan perlunya dukungan rakyat dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial. Pada saat yang sama mereka berupaya mengikis sikap-sikap tradisional rakyat yang mereka pandang sebagai penghalang bagi langkah menuju dunia modern, yakni dunia sebagaimana tercermin dalam kaum kolonialis Barat.
Perasaan yang serupa tampaknya juga dimiliki oleh Soekarno. Bagi Soekarno muda, massa rakyat-betapapun tampak penting sebagai simbol dan sebagai potensi politik-sebenarnya lebih dibutuhkan sebagai sumber dukungan baginya dalam mengambil langkah-langkah politis.
Oleh karena itu tidak mengherankan, sebagaimana pernah dikeluhkan oleh Hatta, jika kontak Soekarno dengan rakyat kebanyakan itu sebenarnya amat sedikit, terbatas pada kontak melalui pidato-pidato yang penuh tepuk tangan dan sorak-sorai.
Dikatakan oleh Bernhard Dahm, penulis biografi Bung Karno, di satu pihak Soekarno menentang sikap rakyat yang mudah pasrah pada nasib, tetapi di lain pihak ia "membutuhkan sorak-sorai tepuk tangan (mereka) guna mendukung rasa percaya dirinya." Dengan demikian tampak adanya sikap mendua (ambivalen) dalam sikap-sikap Soekarno terhadap kapitalisme, imperialisme maupun elitisme: Di satu pihak ia membenci ketiganya. Di lain pihak, sadar atau tidak, ia melihat bahwa beberapa aspek di dalam ketiganya layak untuk dipertahankan atau setidaknya untuk tidak dikutak-katik.

Kompleks

Lantas, langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Soekarno untuk melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia mengusulkan ditempuhnya jalan nonkooperasi. Bahkan sejak tahun 1923 Soekarno sudah mulai mengambil langkah nonkooperasi itu, yakni ketika ia sama sekali menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial. Dalam kaitan dengan ini ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi. Oleh karena itu mereka tak akan dengan sukarela melepaskan koloninya. "Orang tak akan gampang-gampang melepaskan bakul nasinya," kata Soekarno, "jika pelepasan bakul itu mendatangkan matinya." Oleh karena itu pula ia yakin bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya ditunggu, melainkan harus diperjuangkan.
Langkah lain yang menurut Soekarno perlu segera diambil dalam menentang kolonialisme dan imperialisme itu adalah menggalang persatuan di antara para aktivis pergerakan. Dalam serial tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme ia menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia-yakni para pejuang Nasionalis, Islam dan Marxis-hendaknya bersatu. Dalam persatuan itu nanti mereka akan mampu bekerja sama demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. "Bahtera yang akan membawa kita kepada Indonesia Merdeka," ingat Soekarno, "adalah Bahtera Persatuan."
Pada saat yang sama Soekarno juga mengingatkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme itu lebih kompleks daripada perjuangan antara kelompok pribumi melawan kelompok kulit putih. Pada satu sisi perlu dibedakan antara "pihak Sini" yakni mereka yang mendukung, dan "pihak Sana" yakni mereka yang menentang perjuangan kemerdekaan. Pada sisi lain perlu disadari pula bahwa kedua "pihak" itu ada baik di kalangan pribumi maupun di kalangan penguasa kolonial.
Seruan-seruan Soekarno itu pada tanggal 4 Juli 1927 dilanjutkan dengan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebagai tujuan utamanya dicanangkan untuk "mencapai kemerdekaan Indonesia." Guna memberi semangat kepada para aktivis pergerakan, pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul Jerit Kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pleidoinya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan nonkooperasi yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Anti-Elitisme

Selain kolonialisme dan imperialisme, di mata Soekarno muda ada tantangan besar lain yang tak kalah pentingnya untuk dilawan, yakni elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan.
Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Soekarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi Indonesia merdeka.
Soekarno muda melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin kuat dalam struktur bahasa Jawa yang dengan pola "kromo" dan "ngoko"-nya mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas stratifikasi demikian itu, dalam rapat tahunan Jong Java di Surabaya pada bulan Februari 1921, Soekarno berpidato dalam bahasa Jawa ngoko, dengan akibat bahwa ia menimbulkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia. Upaya Soekarno yang jauh lebih besar dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan marhaenisme. Bertolak dari pertemuan pribadinya dengan petani Marhaen, Soekarno merasa terpanggil untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum miskin di Indonesia, serta kepada peranan mereka dalam perjuangan melawan kolonialisme yang kapitalistik itu. Kaum Marhaen ini, sebagaimana kaum proletar dalam gagasan Karl Marx, diharapkan akan menjadi komponen utama dalam revolusi melawan kolonialisme dan dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat baru yang lebih adil.
Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa Marhaneisme "menolak tiap tindak borjuisme" yang, bagi Soekarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Ruth McVey, bagi Soekarno rakyat merupakan "padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx," dalam arti bahwa mereka ini merupakan "kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia."

Antikolonialisme dan anti-imperialisme

Salah satu tulisan pokok yang biasanya diacu untuk menunjukkan sikap dan pemikiran Soekarno muda dalam menentang kolonialisme adalah tulisannya yang terkenal yang berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Dalam tulisan yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal Indonesia Muda tahun 1926 itu, sikap antikolonialisme tersebut tampak jelas sekali. Menurut Soekarno, yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa datang ke Asia bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka datang terutama "untuk mengisi perutnya yang keroncong belaka." Artinya, motivasi pokok dari kolonialisme itu adalah ekonomi.
Sebagai sistem yang motivasi utamanya adalah ekonomi, Soekarno percaya, kolonialisme erat terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oleh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan pokoknya adalah memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya memaksimalisasi keuntungan itu, kaum kapitalis tak segan-segan untuk mengeksploitasi orang lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi keuntungan mereka. Melalui kolonialisme inilah di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l'homme par l'homme atau eksploitasi manusia oleh manusia lain.
Soekarno muda menentang kolonialisme dan kapitalisme itu. Keduanya melahirkan struktur masyarakat yang eksploitatif. Tiada pilihan lain baginya selain berjuang untuk secara politis menentang keduanya, bahkan jika hal itu menggelisahkan profesornya. Pada suatu pagi di awal tahun 1923, sebagai seorang mahasiswa Soekarno dipanggil untuk menghadap Rektor Technische Hoge School waktu itu (THS), sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB), yakni Profesor Klopper. Kepada mahasiswanya, sang profesor mengatakan, "Kamu harus berjanji bahwa sejak sekarang kamu tak akan lagi ikut-ikutan dengan gerakan politik."
"Tuan," jawab Soekarno, "Saya berjanji untuk tidak akan mengabaikan kuliah-kuliah yang Tuan berikan di sekolah." "Bukan itu yang sama minta," sanggah si profesor. "Tetapi hanya itu yang bisa saya janjikan, Profesor," jawab Soekarno lagi.
Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu mendorong imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi. Tetapi Soekarno muda tak ingin menyamakan begitu saja imperialisme dengan pemerintah kolonial. Imperialisme, menurut dia, "bukanlah pegawai pemerintah; ia bukanlah suatu pemerintahan; ia bukan kekuasaan; ia bukanlah pribadi atau organisasi apa pun." Sebaliknya, ia adalah sebuah hasrat berkuasa, yang antara lain terwujud dalam sebuah sistem yang memerintah atau mengatur ekonomi dan negara orang lain. Lebih dari sekadar suatu institusi, imperialisme merupakan "kumpulan dari kekuatan-kekuatan yang kelihatan maupun tak kelihatan."
Soekarno mengibaratkan imperialisme sebagai "Nyai Blorong" alias ular naga. Kepala naga itu, menurut dia, berada di Asia dan sibuk menyerap kekayaan alam negara-negara terjajah. Sementara itu tubuh dan ekor naga itu ada di Eropa, menikmati hasil serapan tersebut. Bersama dengan kolonialisme dan kapitalisme, imperialisme merupakan tantangan besar bagi setiap orang Indonesia yang menghendaki kemerdekaan.

Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda

Kompas, Jumat, 1 Juni 2001Baskara Wardaya


PADA tanggal 17 Mei 1956 Presiden Soekarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama New York Times pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Soekarno menyerang kolonialisme. Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme, " kata Bung Karno, "telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad." Tetapi, tambahnya, perjuangan itu masih belum selesai. "Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?" pekik Soekarno di depan para pendengarnya.
Menarik untuk disimak bahwa meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS). Namun, lebih menarik lagi karena pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno. Sebagaimana kita tahu, kuatnya semangat antikolonialisme dalam pidato itu bukanlah merupakan hal baru bagi Bung Karno. Bahkan sejak masa mudanya, terutama pada periode tahun 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas tampak. Bisa dikatakan bahwa sikap antikolonialisme dan anti-imperialisme Soekarno pada tahun 1950-an dan selanjutnya hanyalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran dia waktu muda.
Tulisan berikut dimaksudkan untuk secara singkat melihat pemikiran Soekarno muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme-dan selanjutnya elitisme-serta bagaimana relevansinya untuk sekarang.

Ford Country: Building an Elite for Indonesia

by David Ransom
Author's note: Much of the material appearing in this article was gathered in numerous personal interviews conducted between May 1968 and June 1970. The interviews were with a broad range of past and present members of the State Department and the Ford Foundation, faculty members at Harvard, Berkeley, Cornell, Syracuse, and the University of Kentucky, and Indonesians both supporting and opposing the Suharto government. Where possible, their names appear in the text. Other information in the article is derived from a wide reading of the available literature on the history and politics of Indonesia. Consequently, only those items are footnoted which directly quote or paraphrase a printed source. ____________
In the early sixties, Indonesia was a dirty word in the world of capitalist development. Expropriations, confiscations and rampant nationalism led economists and businessmen alike to fear that the fabled riches in the Indies -- oil, rubber and tin -- were all but lost to the fiery Sukarno and the twenty million followers of the Peking-oriented Indonesian Communist Party (PKI).
Then, in October 1965, Indonesia's generals stepped in, turned their counterattack against an unsuccessful colonels' coup into an anti-communist pogrom, and opened the country's vast natural resources to exploitation by American corporations. By 1967, Richard Nixon was describing Indonesia as "the greatest prize in the Southeast Asian area."1 If Vietnam has been the major postwar defeat for an expanding American empire, this turnabout in nearby Indonesia is its greatest single victory.
Needless to say, the Indonesian generals deserve a large share of credit for the American success. But standing at their side and overseeing the great give-away was an extraordinary team of Indonesian economists, all of them educated in the United States as part of a twenty year strategy by the world's most powerful private aid agency, the billion-dollar Ford Foundation.
But the strategy for Indonesia began long before the Ford Foundation turned its attention to the international scene.
Following Japan's defeat in World War II, revolutionary movements swept Asia, from India to Korea, from China to the Philippines. Many posed a threat to America's well-planned Pax Pacifica. But Indonesian nationalists, despite tough resistance to the postwar invasion by Holland in its attempt to resume rule over the Indies, never carried their fight into a full-blown people's war. Instead, leaders close to the West won their independence in Washington offices and New York living rooms. By 1949 the Americans had persuaded the Dutch to take action before the Indonesian revolution went too far, and then to learn to live with nationalism and like it. American diplomats helped draft an agreement that gave Indonesians their political independence, preserved the Dutch economic presence, and swung wide the Open Door to the new cultural and economic influence of the United States.
Among those who handled the diplomatic maneuvers in the U.S. were two young Indonesian aristocrats -- Soedjatmoko (many Indonesians have only one name) and Sumitro Djojohadikusumo, an economist with a Ph.D. from Holland. Both were members of the upper-class, nominally socialist PSI, one of the smaller and more Western-oriented of Indonesia's myriad political parties.
Distressed by the specter of Sukarno and the strong left wing of the Indonesian independence forces, the American Establishment found the bland nationalism offered by Soedjatmoko and Sumitro a most comfortable alternative. The Marshall Plan strategy for Europe depended on "the availability of the resources of Asia," Soedjatmoko told a New York audience, and he offered them an Indonesia open to "fruitful cooperation with the West."2 At the Ford Foundation-funded School of Advanced International Studies in Washington in early 1949, Sumitro explained that his kind of socialism included "free access" to Indonesian resources and "sufficient incentives" for foreign corporate investment.3
When independence came later that year, Sumitro returned to Djakarta to become minister of trade and industry (and later minister of finance and dean of the faculty of economics at the University of Djakarta). He defended an economic "stability" that favored Dutch investments and, carefully eschewing radicalism, went so far as to make an advisor of Hjalmar Schacht, economic architect of the Third Reich.
Sumitro found his support in the PSI and their numerically stronger "modernist" ally, the Masjumi Party, a vehicle of Indonesia's commercial and landowning santri Moslems. But he was clearly swimming against the tide. The Communist PKI, Sukarno's Nationalist PNI, the Army, the orthodox Moslem NU -- everybody, in fact, but the PSI and Masjumi -- were riding the wave of postwar nationalism. In the 1955 national elections -- Indonesia's first and last -- the PSI polled a minuscule fifth place. It did worse in the local balloting of 1957, in which the Communist PKI emerged the strongest party.
Nevertheless, when Sukarno began nationalizing Dutch holdings in 1957, Sumitro joined Masjumi leaders and dissident Army commanders in the Outer Islands Rebellion, supported briefly by the CIA. It was spectacularly unsuccessful. From this failure in Sumatra and the Celebes, Sumitro fled to exile and a career as government and business consultant in Singapore. The PSI and the Masjumi were banned.
America's Indonesian allies had colluded with an imperialist power to overthrow a popularly elected nationalist government, headed by a man regarded as the George Washington of his country -- and they had lost. So ruinously were they discredited that nothing short of a miracle could ever restore them to power.
That miracle took a decade to perform, and it came outside the maneuvers of diplomacy, the play of party politics, even the invasion of American troops. Those methods, in Indonesia and elsewhere, had failed. The miracle came instead through the hallowed halls of academe, guided by the noble hand of philanthropy.
Education had long been an arm of statecraft, and it was Dean Rusk who spelled out its function in the Pacific in 1952, just months before resigning as Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs to head up the Rockefeller Foundation. "Communist aggression" in Asia required not only that Americans be trained to combat it there, but "we must open our training facilities for increasing numbers of our friends from across the Pacific."4
The Ford Foundation, under the presidency of Paul Hoffman (and working closely with the Rockefeller Foundation), moved quickly to apply Rusk's words to Indonesia. As head of the Marshall Plan in Europe, Hoffman had helped to arrange Indonesian independence by cutting off aid funds to Dutch counterinsurgency and by threatening a total cutoff in aid to the Dutch. As the United States supplanted the Dutch, Hoffman and Ford would work through the best American universities -- MIT, Cornell, Berkeley, and finally Harvard -- to remold the old Indonesian hierarchs into modern administrators, trained to work under the new indirect rule of the Americans. In Ford's own jargon, they would create a "modernizing elite."
"You can't have a modernizing country without a modernizing elite," explains the deputy vice-president of Ford's international division, Frank Sutton. "That's one of the reasons we've given a lot of attention to university education." Sutton adds that there's no better place to find such an elite than among "those who stand somewhere in social structures where prestige, leadership, and vested interests matter, as they always do."
Ford launched its effort to make Indonesia a "modernizing country" in 1954 with field projects from MIT and Cornell. The scholars produced by these two projects -- one in economics, the other in political development -- have effectively dominated the field of Indonesian studies in the United States ever since. Compared to what they eventually produced in Indonesia, however, this was a fairly modest achievement. Working through the Center for International Studies (the CIA-sponsored brainchild of Max Millikan and Walt W. Rostow), Ford sent out a team from MIT to discover "the causes of economic stagnation in Indonesia." An interesting example of the effort was Guy Pauker's study of "political obstacles" to economic development, obstacles such as armed insurgency.
In the course of his field work, Pauker got to know the high-ranking officers of the Indonesian Army rather well. He found them "much more impressive" than the politicians. "I was the first who got interested in the role of the military in economic development," Pauker says. He also got to know most of the key civilians: "With the exception of a very small group," they were "almost totally oblivious" of what Pauker called modern development. Not surprisingly, the "very small group" was composed of PSI aristocrat-intellectuals, particularly Sumitro and his students.
Sumitro, in fact, had participated in the MIT team's briefings before they left Cambridge. Some of his students were also known by the MIT team, having attended a CIA-funded summer seminar run at Harvard each year by Henry Kissinger. One of the students was Mohammed Sadli, son of a well-to-do santri trader, with whom Pauker became good friends. In Djakarta, Pauker struck up friendships with the PSI clan and formed a political study group among whose members were the head of Indonesia's National Planning Bureau, Ali Budiardjo, and his wife Miriam, Soedjatmoko's sister.
Rumanian by birth, Pauker had helped found a group called "Friends of the United States" in Bucharest just after the Second World War. He then came to Harvard, where he got his degree. While many Indonesians have charged the professor with having CIA connections, Pauker denies that he was intimate with the CIA until 1958, after he joined the RAND Corporation. Since then, it is no secret that he briefs and is briefed by the CIA, the Pentagon, and the State Department. Highly placed Washington sources say he is "directly involved in decision-making."
In 1954 -- after the MIT team was in the field -- Ford grubstaked a Modern Indonesia Project at Cornell. With an initial $224,000 and periodic replenishments, program chairman George Kahin built the social science wing of the Indonesian studies establishment in the United States. Even Indonesian universities must use Cornell's elite-oriented studies to teach post-Independence politics and history.
Among the several Indonesians brought to Cornell on Ford and Rockefeller grants, perhaps the most influential is sociologist-politician Selosoemardjan. Right-hand man to the Sultan of Jogjakarta, Selosoemardjan is one of the strong-men of the present Indonesian regime.
Kahin's political science group worked closely with Sumitro's Faculty of Economics in Djakarta. "Most of the people at the university came from essentially bourgeois or bureaucratic families," recalls Kahin. "They knew precious little of their society." In a "victory" which speaks poignantly of the illusions of well-meaning liberals, Kahin succeeded in prodding them to "get their feet dirty" for three months in a village. Many would spend four years in the United States.
Together with Widjojo Nitisastro, Sumitro's leading protégé, Kahin set up an institute to publish the village studies. It has never amounted to much, except that its American advisors helped Ford maintain its contact in the most difficult of the Sukarno days.
Kahin still thinks Cornell's affair with Ford in Indonesia "was a fairly happy marriage" -- less for the funding than for the political cover it afforded. "AID funds are relatively easy to get," he explains. "But certainly in Indonesia, anybody working on political problems with [U.S.] government money during this period would have found their problem much more difficult."
One of the leading academic Vietnam doves, Kahin has irritated the State Department on occasion, and many of his students are far more radical than he. Yet for most Indonesians, Kahin's work was really not much different from Pauker's. One man went on to teach-ins, the other to RAND and the CIA. But the consequences of their nation-building efforts in Indonesia were much the same.
MIT and Cornell made contacts, collected data, built up expertise. It was left to Berkeley to actually train most of the key Indonesians who would seize government power and put their pro-American lessons into practice. Dean Sumitro's Faculty of Economics provided a perfect academic boot camp for these economic shock troops.
To oversee the project, Ford President Paul Hoffman tapped Michael Harris, a one-time CIO organizer who had headed Marshall Plan programs under Hoffman in France, Sweden, and Germany. Harris had been on a Marshall Plan survey in Indonesia in 1951, knew Sumitro, and before going out was extensively briefed by Sumitro's New York promoter, Robert Delson, a Park Avenue attorney who had been Indonesia's legal counsel in the United States since 1949. Harris reached Djakarta in 1955 and set out to build Dean Sumitro a broad new Ford-funded graduate program in economics.
This time the professional touch and academic respectability were to be provided by Berkeley. The Berkeley team's first task was to replace the Dutch professors, whose colonial influence and capitalist economics Sukarno was trying to phase out. The Berkeley team would also relieve Sumitro's Indonesian junior faculty so that Ford could send them back to Berkeley for advanced credentials. Sadli was already there, sharing a duplex with Pauker, who had come to head the new Center for South and Southeast Asian Studies. Sumitro's protégé Widjojo led the first crew out to Berkeley.
While the Indonesian junior faculty studied American economics in Berkeley classrooms, the Berkeley professors turned the Faculty in Djakarta into an American-style school of economics, statistics, and business administration.
Sukarno objected. At an annual lecture to the Faculty, team member Bruce Glassburner recalls, Sukarno complained that "all those men can say to me is 'Schumpeter and Keynes.' When I was young I read Marx." Sukarno might grumble and complain, but if he wanted any education at all he would have to take what he got. "When Sukarno threatened to put an end to Western economics," says John Howard, long-time director of Ford's International Training and Research Program, "Ford threatened to cut off all programs, and that changed Sukarno's direction."
The Berkeley staff also joined in the effort to keep Sukarno's socialism and Indonesian national policy at bay. "We got a lot of pressure through 1958-1959 for 'retooling' the curriculum," Glassburner recalls. "We did some dummying-up, you know -- we put 'socialism' into as many course titles as we could -- but really tried to preserve the academic integrity of the place."
The project, which cost Ford $2.5 million, had a clear, and some times stated, purpose. "Ford felt it was training the guys who would be leading the country when Sukarno got out," explains John Howard.
There was little chance, of course, that Sumitro's minuscule PSI would outdistance Sukarno at the polls. But "Sumitro felt the PSI group could have influence far out of proportion to their voting strength by putting men in key positions in government," recalls the first project chairman, a feisty Irish business professor named Len Doyle.
When Sumitro went into exile, his Faculty carried on. His students visited him surreptitiously on their way to and from the United States. Powerful Americans like Harry Goldberg, a lieutenant of labor boss Jay Lovestone (head of the CIO's international program), kept in close contact and saw that Sumitro's messages got through to his Indonesian friends. No dean was appointed to replace him; he was the "chairman in absentia."
All of the unacademic intrigue caused hardly a ripple of disquiet among the scrupulous professors. A notable exception was Doyle. "I feel that much of the trouble that I had probably stemmed from the fact that I was not as convinced of Sumitro's position as the Ford Foundation representative was, and, in retrospect, probably the CIA," recalls Doyle.
Harris tried to get Doyle to hire "two or three Americans who were close to Sumitro." One was an old friend of Sumitro's from the MIT team, William Hollinger. Doyle refused. "It was clear that Sumitro was going to continue to run the Faculty from Singapore," he says. But it was a game he wouldn't play. "I felt that the University should not be involved in what essentially was becoming a rebellion against the government," Doyle explains, "whatever sympathy you might have with the rebel cause and the rebel objectives."
Back home, Doyle's lonely defense of academic integrity against the political pressures exerted through Ford was not appreciated. Though he had been sent there for two years, Berkeley recalled him after one. "He tried to run things," University officials say politely. "We had no choice but to ship him home." In fact, Harris had him bounced. "In my judgment," Harris recalls, "there was a real problem between Doyle and the Faculty."
One of the younger men who stayed on after Doyle was Ralph Anspach, a Berkeley team member now teaching college in San Francisco. Anspach got so fed up with what he saw in Djakarta that he will no longer work in applied economics. "I had the feeling that in the last analysis I was supposed to be a part of this American policy of empire," he says, "bringing in American science, and attitudes, and culture ... winning over countries -- doing this with an awful lot of cocktails and high pay. I just got out of the whole thing."
Doyle and Anspach were the exceptions. Most of the academic professionals found the project -- as Ford meant it to be -- the beginning of a career."This was a tremendous break for me," explains Bruce Glassburner, project chairman from 1958 to 1961. "Those three years over there gave me an opportunity to become a certain kind of economist. I had a category -- I became a development economist -- and I got to know Indonesia. This made a tremendous difference in my career."
Berkeley phased its people out of Djakarta in 1961-62. The constant battle between the Ford representative and the Berkeley chairman as to who would run the project had some part in hastening its end. But more important, the professors were no longer necessary, and were probably an increasing political liability. Sumitro's first string had returned with their degrees and resumed control of the school.
The Berkeley team had done its job. "Kept the thing alive," Glassburner recalls proudly. "We plugged a hole ... and with the Ford Foundation's money we trained them forty or so economists." What did the University get out of it? "Well, some overhead money, you know." And the satisfaction of a job well done.
In 1959 Pauker set out the lessons of the PSI's electoral isolation and Sumitro's abortive Outer Islands Rebellion in a widely read paper entitled "Southeast Asia as a Trouble Area in the Next Decade." Parties like the PSI were "unfit for vigorous competition" with communism, he wrote. "Communism is bound to win in Southeast Asia ... unless effective countervailing power is found." The "best equipped" countervailing forces, he wrote, were "members of the national officer corps as individuals and the national armies as organizational structures.5
From his exile in Singapore, Sumitro concurred, arguing that his PSI and the Masjumi party, which the Army had attacked, were really the Army's "natural allies." Without them, the Army would find itself politically isolated, he said. But to consummate their alliance "the Sukarno regime must be toppled first." Until then, Sumitro warned, the generals should keep "a close and continuous watch" on the growing and powerful Communist peasant organizations. Meanwhile, Sumitro's Ford-scholar protégés in Djakarta began the necessary steps toward a rapprochement.
Fortunately for Ford and its academic image there was yet another school at hand: SESKOAD, the Army Staff and Command School. Situated seventy miles southeast of Djakarta in cosmopolitan Bandung, SESKOAD was the Army's nerve center. There, generals decided organizational and political matters; there, senior officers on regular rotation were "upgraded" with manuals and methods picked up during training in Fort Leavenworth, Kansas.
When the Berkeley team phased itself out in 1962, Sadli, Widjojo and others from the Faculty began regular trips to Bandung to teach at SESKOAD. They taught "economic aspects of defense," says Ford's Frank Miller, who replaced Harris in Djakarta. Pauker tells a different story. Since the mid-'50s, he had come to know the Army General staff rather well, he explains, first on the MIT team, then on trips for RAND. One good friend was Colonel Suwarto (not to be confused with General Suharto), the deputy commander of SESKOAD and a 1959 Fort Leavenworth graduate. In 1962, Pauker brought Suwarto to RAND.
Besides learning "all sorts of things about international affairs" while at RAND, Pauker says, Suwarto also saw how RAND "organizes the academic resources of the country as consultants." According to Pauker, Suwarto had "a new idea" when he returned to Bandung. "The four or five top economists became 'cleared' social scientists lecturing and studying the future political problems of Indonesia in SESKOAD."
In effect, this group became the Army's high-level civilian advisors. They were joined at SESKOAD by other PSI and Masjumi alumni of the university programs -- Miriam Budiardjo from Pauker's MIT study group, and Selosoemardjan from Kahin's program at Cornell, as well as senior faculty from the nearby Bundung Institute of Technology, where the University of Kentucky had been "institution-building" for AID since 1957.
The economists were quickly caught up in the anti-communist conspiracy directed at toppling the Sukarno regime and encouraged by Sumitro from his Singapore exile. Lieutenant General Achmad Yani, Army commander-in-chief, had drawn around him a "brain trust" of generals. It was an "open secret," says Pauker, that Yani and his brain trust were discussing "contingency plans" which were to "prevent chaos should Sukarno die suddenly." The contribution of Suwarto's mini-RAND, according to Colonel Willis G. Ethel, U.S. defense attaché in Djakarta and a close confidant of Commander-in-Chief Yani and others of the Army high command, was that the professors "would run a course in this contingency planning."
Of course, the Army planners were worried about "preventing chaos." They were worried about the PKI. "They weren't about to let the Communists take over the country," Ethel says. They also knew that there was immense popular support for Sukarno and the PKI and that a great deal of blood would flow when the showdown came.
Other institutions joined the Ford economists in preparing the military. High-ranking Indonesian officers had begun U.S. training programs in the mid-'50s. By 1965 some four thousand officers had learned big-scale army command at Fort Leavenworth and counterinsurgency at Fort Bragg. Beginning in 1962, hundreds of visiting officers at Harvard and Syracuse gained the skills for maintaining a huge economic, as well as military, establishment, with training in everything from business administration and personnel management to air photography and shipping.6 AID's "Public Safety Program" in the Philippines and Malaya trained and equipped the Mobile Brigades of the Indonesian military's fourth arm, the police.
While the Army developed expertise and perspective -- courtesy of the generous American aid program -- it also increased its political and economic influence. Under the martial law declared by Sukarno at the time of the Outer Islands Rebellion, the Army had become the predominant power in Indonesia. Regional commanders took over provincial governments -- depriving the Communist PKI of its plurality victories in the 1957 local elections. Fearful of a PKI sweep in the planned 1959 national elections, the generals prevailed on Sukarno to cancel elections for six years. Then they moved quickly into the upper reaches of Sukarno's new "guided democracy," increasing the number of ministries under their control right up to the time of the coup. Puzzled by the Army's reluctance to take complete power, journalists called it a "creeping coup d'état."7
The Army also moved into the economy, first taking "supervisory control," then key directorships of the Dutch properties that the PKI unionists had seized "for the people" during the confrontation over West Irian in late 1957. As a result, the generals controlled plantations, small industry, state-owned oil and tin, and the state-run export-import companies, which by 1965 monopolized government purchasing and had branched out into sugar milling, shipping, and distribution.
Those high-ranking officers not born into the Indonesian aristocracy quickly married in, and in the countryside they cemented alliances -- often through family ties -- with the santri Moslem landowners who were the backbone of the Masjumi Party. "The Army and the civil police," wrote Robert Shaplen of the New York Times, "virtually controlled the whole state apparatus." American University's Willard Hanna called it "a new form of government -- military-private enterprise."8 Consequently, "economic aspects of defense" became a wide-ranging subject at SESKOAD. But Ford's Indonesian economists made it broader yet by undertaking to prepare economic policy for the post-Sukarno period there, too.
During this period, the Communists were betwixt and between. Deprived of their victory at the polls and unwilling to break with Sukarno, they tried to make the best of his "guided democracy," participating with the Army in coalition cabinets. Pauker has described the PKI strategy as "attempting to keep the parliamentary road open," while seeking to come to power by "acclamation." That meant building up PKI prestige as "the only solid, purposeful, disciplined, well-organized, capable political force in the country," to which Indonesians would turn "when all other possible solutions have failed."9
At least in numbers, the PKI policy was a success. The major labor federation was Communist, as was the largest farmers' organization and the leading women's and youth groups. By 1963, three million Indonesians, most of them in heavily populated Java, were members of the PKI, and an estimated seventeen million were members of its associated organizations -- making it the world's largest Communist Party outside Russia and China. At Independence the party had numbered only eight thousand.
In December 1963, PKI Chairman D.N. Aidit gave official sanction to "unilateral action" which had been undertaken by the peasants to put into effect a land-reform and crop-sharing law already on the books. Though landlords' holdings were not large, less than half the Indonesian farmers owned the land they worked, and of these most had less than an acre. As the peasants' "unilateral action" gathered momentum, Sukarno, seeing his coalition endangered, tried to check its force by establishing "land-reform courts" which included peasant representatives. But in the countryside, police continued to clash with peasants and made mass arrests. In some areas, santri youth groups began murderous attacks on peasants. Since the Army held state power in most areas, the peasants' "unilateral action" was directed against its authority. Pauker calls it "class struggle in the countryside" and suggests that the PKI had put itself "on a collision course with the Army."10 But unlike Mao's Communists in pre-revolutionary China, the PKI had no Red Army. Having chosen the parliamentary road, the PKI was stuck with it. In early 1965, PKI leaders demanded that the Sukarno government (in which they were cabinet ministers) create a people's militia -- five million armed workers, ten million armed peasants. But Sukarno's power was hollow. The Army had become a state within a state. It was they -- and not Sukarno or the PKI -- who held the guns.11
The proof came in September 1965. On the night of the 30th, troops under the command of dissident lower-level Army officers, in alliance with officers of the small Indonesian Air Force, assassinated General Yani and five members of his SESKOAD "brain trust." Led by Lieutenant Colonel Untung, the rebels seized the Djakarta radio station and next morning broadcast a statement that their September 30th Movement was directed against the "Council of Generals," which they announced was CIA-sponsored and had itself planned a coup d'état for Armed Forces Day, four days later.
Untung's preventive coup quickly collapsed. Sukarno, hoping to restore the pre-coup balance of forces, gave it no support. The PKI prepared no street demonstrations, no strikes, no coordinated uprisings in the countryside. The dissidents themselves missed assassinating General Nasution and apparently left General Suharto off their list. Suharto rallied the elite paracommandos and units of West Java's Siliwangi division against Untung's colonels. Untung's troops, unsure of themselves, their mission, and their loyalties, made no stand. It was all over in a day.
The Army high command quickly blamed the Communists for the coup, a line the Western press has followed ever since. Yet the utter lack of activity in the streets and the countryside makes PKI involvement unlikely, and many Indonesia specialists believe, with Dutch scholar W.F. Wertheim, that "the Untung coup was what its leader ... claimed it to be -- an internal army affair reflecting serious tensions between officers of the Central Java Diponegoro Division, and the Supreme Command of the Army in Djakarta...."12
Leftists, on the other hand, later assumed that the CIA had had a heavy hand in the affair. Embassy officials had long wined and dined the student apparatchiks who rose to lead the demonstrations that brought Sukarno down. The CIA was close with the Army, especially with Intelligence Chief Achmed Sukendro, who retained his agents after 1958 with U.S. help and then studied at the University of Pittsburgh in the early sixties. But Sukendro and most other members of the Indonesian high command were equally close to the embassy's military attachés, who seem to have made Washington's chief contacts with the Army both before and after the attempted coup. All in all, considering the make-up and history of the generals and their "modernist" allies and advisors, it is clear that at this point neither the CIA nor the Pentagon needed to play any more than a subordinate role.
The Indonesian professors may have helped lay out the Army's "contingency" plans, but no one was going to ask them to take to the streets and make the "revolution." That they could leave to their students. Lacking a mass organization, the Army depended on the students to give authenticity and "popular" leadership in the events that followed. It was the students who demanded -- and finally got -- Sukarno's head; and it was the students -- as propagandists -- who carried the cry of jihad (religious war) to the villages.
In late October, Brigadier General Sjarif Thajeb -- the Harvard-trained minister of higher education (and now ambassador to the United States) -- brought student leaders together in his living room to create the Indonesian Student Action Command (KAMI).13 Many of the KAMI leaders were the older student apparatchiks who had been courted by the U.S. embassy. Some had traveled to the United States as American Field Service exchange students, or on year-long jaunts in a "Foreign Student Leadership Project" sponsored by the U.S National Student Association in its CIA-fed salad years.
Only months before the coup, U.S. Ambassador Marshall Green had arrived in Djakarta, bringing with him the reputation of having masterminded the student overthrow of Syngman Rhee in Korea and sparking rumors that his purpose in Djakarta was to do the same there. Old manuals on student organizing in both Korean and English were supplied by the embassy to KAMI's top leadership soon after the coup.
But KAMI's most militant leadership came from Bandung, where the University of Kentucky had mounted a ten-year "institution-building" program at the Bandung Institute of Technology, sending nearly five hundred of their students to the United States for training. Students in all of Indonesia's elite universities had been given paramilitary training by the Army in a program for a time advised by an ROTC colonel on leave from Berkeley. Their training was "in anticipation of a Communist attempt to seize the government," writes Harsja Bachtiar, an Indonesian sociologist and an alumnus of Cornell and Harvard.14
In Bandung, headquarters of the aristocratic Siliwangi division, student paramilitary training was beefed up in the months preceding the coup, and santri student leaders were boasting to their American friends that they were developing organizational contacts with extremist Moslem youth groups in the villages. It was these groups that spearheaded the massacres of PKI followers and peasants.
At the funeral of General Nasution's daughter, mistakenly slain in the Untung coup, Navy chief Eddy Martadinata told santri student leaders to "sweep." The message was "that they could go out and clean up the Communists without any hindrance from the military, wrote Christian Science Monitor Asian correspondent John Hughes. With relish they called out their followers, stuck their knives and pistols in their waistbands, swung their clubs over their shoulders, and embarked on the assignment for which they had long been hoping."15 Their first move was to burn PKI headquarters. Then, thousands of PKI and Sukarno supporters were arrested and imprisoned in Djakarta; cabinet members and parliamentarians were permanently "suspended"; and a purge of the ministries was begun.
The following month, on October 17, 1965, Colonel Sarwo Edhy took his elite paratroops (the "Red Berets") into the PKI's Central Java stronghold in the Bojolali-Klaten-Solo triangle. His assignment, according to Hughes, was "the extermination, by whatever means might be necessary, of the core of the Communist Party there." He found he had too few troops. "We decided to encourage the anti-communist civilians to help with the job," the Colonel told Hughes. "In Solo we gathered together the youth, the nationalist groups, the religious Moslem organizations. We gave them two or three days' training, then sent them out to kill Communists."16
The Bandung engineering students, who had learned from the Kentucky AID team how to build and operate radio transmitters, were tapped by Colonel Edhy's elite corps to set up a multitude of small broadcasting units throughout strongly PKI East and Central Java, some of which exhorted local fanatics to rise up against the Communists in jihad. The U.S. embassy provided necessary spare parts for these radios.
Time magazine describes what followed:
Communists, Red sympathizers and their families are being massacred by the thousands. Backlands army units are reported to have executed thousands of Communists after interrogation in remote jails.... Armed with wide-blade knives called parangs, Moslem bands crept at night into the homes of Communists, killing entire families and burying the bodies in shallow graves.... The murder campaign became so brazen in parts of rural East Java that Moslem bands placed the heads of victims on poles and paraded them through villages. The killings have been on such a scale that the disposal of the corpses has created a serious sanitation problem in East Java and Northern Sumatra, where the humid air bears the reek of decaying flesh. Travelers from these areas tell of small rivers and streams that have been literally clogged with bodies; river transportation has at places been seriously impeded.17
Graduate students from Bandung and Djakarta, dragooned by the Army, researched the number dead. Their report, never made public, but leaked to correspondent Frank Palmos, estimated one million victims. In the PKI "triangle stronghold" of Bojolali, Klaten, and Solo, Palmos said they reported, "nearly one-third of the population is dead or missing."18 Most observers think their estimate high, putting the death toll at three to five hundred thousand.
The KAMI students also played a part -- bringing life in Djakarta to a standstill with anti-communist, anti-Sukarno demonstrations whenever necessary. By January, Colonel Edhy was back in Djakarta addressing KAMI rallies, his elite corps providing KAMI with trucks, loudspeakers, and protection. KAMI demonstrators could tie up the city at will.
"The ideas that Communism was public enemy number one, that Communist China was no longer a close friend but a menace to the security of the state, and that there was corruption and inefficiency in the upper levels of the national government were introduced on the streets of Djakarta," writes Bachtiar.19
The old PSI and Masjumi leaders nurtured by Ford and its professors were home at last. They gave the students advice and money, while the PSI-oriented professors maintained "close advisory relationships" with the students, later forming their own Indonesian Scholars Action Command (KASI). One of the economists, Emil Salim, who had recently returned with a Ph.D. from Berkeley, was counted among the KAMI leadership. Salim's father had purged the Communist wing of the major prewar nationalist organization, and then served in the pre-Independence Masjumi cabinets.
In January the economists made headlines in Djakarta with a week-long economic and financial seminar at the Faculty. It was "principally ... a demonstration of solidarity among the members of KAMI, the anti-Communist intellectuals, and the leadership of the Army," Bachtiar says. The seminar heard papers from General Nasution, Adam Malik, and others who "presented themselves as a counter-elite challenging the competence and legitimacy of the elite led by President Sukarno."20
It was Djakarta's post-coup introduction to Ford's economic policies.
In March Suharto stripped Sukarno of formal power and had himself named acting president, tapping old political warhorse Adam Malik and the Sultan of Jogjakarta to join him in a ruling triumvirate. The generals whom the economists had known best at SESKOAD -- Yani and his brain trust -- had all been killed. But with the help of Kahin's protégé, Selosoemardjan, they first caught the Sultan's and then Suharto's ear, persuading them that the Americans would demand a strong attack on inflation and a swift return to a "market economy." On April 12, the Sultan issued a major policy statement outlining the economic program of the new regime -- in effect announcing Indonesia's return to the imperialist fold. It was written by Widjojo and Sadli.
In working out the subsequent details of the Sultan's program, the economists got aid from the expected source -- the United States. When Widjojo got stuck in drawing up a stabilization plan, AID brought in Harvard economist Dave Cole, fresh from writing South Korea's banking regulations, to provide him with a draft. Sadli, too, required some post-doctoral tutoring. According to an American official, Sadli "really didn't know how to write an investment law. He had to have a lot of help from the embassy." It was a team effort. "We were all working together at the time -- the 'economists,' the American economists, AID," recalls Calvin Cowles, the first AID man on the scene.
By early September the economists had their plans drafted and the generals convinced of their usefulness. After a series of crash seminars at SESKOAD, Suharto named the Faculty's five top men his Team of Experts for Economic and Financial Affairs, an idea for which Ford man Frank Miller claims credit.
In August the Stanford Research Institute -- a spinoff of the university-military-industrial complex -- brought 170 "senior executives" to Djakarta for a three-day parley and look-see. "The Indonesians have cut out the cancer that was destroying their economy," an SRI executive later reported approvingly. Then, urging that big business invest heavily in Suharto's future, he warned that "military solutions are infinitely more costly."21
In November, Malik, Sadli, Salim, Selosoemardjan, and the Sultan met in Geneva with a select list of American and European businessmen flown in by Time-Life. Surrounded by his economic advisors, the Sultan ticked off the selling points of the New Indonesia -- "political stability ... abundance of cheap labor ... vast potential market ... treasurehouse of resources." The universities, he added, have produced a "large number of trained individuals who will be happy to serve in new economic enterprises."
David Rockefeller, chairman of the Chase Manhattan Bank, thanked Time-Life for the chance to get acquainted with "Indonesia's top economic team." He was impressed, he said, by their "high quality of education."
"To some extent, we are witnessing the return of the pragmatic outlook which was characteristic of the PSI-Masjumi coalition of the early fifties when Sumitro ... dominated the scene,"22 observed a well-placed insider in 1966. Sumitro slipped quietly into Djakarta, opened a business consultancy, and prepared himself for high office. In June 1968 Suharto organized an impromptu reunion for the class of Ford -- a "development cabinet." As minister of trade and commerce he appointed Dean Sumitro (Ph.D., Rotterdam); as chairman of the National Planning Board he appointed Widjojo (Ph.D., Berkeley, 1961); as vice-chairman, Emil Salim (Ph.D., Berkeley, 1964); as secretary general of Marketing and Trade Research, Subroto (Harvard, 1964); as minister of finance, Ali Wardhana (Ph.D., Berkeley, 1962); as chairman of the Technical Team of Foreign Investment, Mohamed Sadli (M.S., MIT, 1956); as secretary general of Industry, Barli Halim (M.B.A., Berkeley, 1959). Soedjatmoko, who had been functioning as Malik's advisor, became ambassador in Washington.
"We consider that we were training ourselves for this," Sadli told a reporter from Fortune -- "a historic opportunity to fix the course of events."23
Since 1954, Harvard's Development Advisory Service (DAS), the Ford-funded elite corps of international modernizers, has brought Ford influence to the national planning agencies of Pakistan, Greece, Argentina, Liberia, Colombia, Malaysia, and Ghana. In 1963, when the Indonesian economists were apprehensive that Sukarno might try to remove them from their Faculty, Ford asked Harvard to step into the breach. Ford funds would breathe new life into an old research institute, in which Harvard's presence would provide a protective academic aura for Sumitro's scholars.
The DAS was skeptical at first, says director Gus Papanek. But the prospect of future rewards was great. Harvard would get acquainted with the economists, and in the event of Sukarno's fall, the DAS would have established "an excellent base" from which to plan Indonesia's future.
"We could not have drawn up a more ideal scenario than what happened," Papanek says. "All of those people simply moved into the government and took over the management of economic affairs, and then they asked us to continue working with them."
Officially the Harvard DAS-Indonesia project resumed on July 1, 1968, but Papanek had people in the field well before that joining with AID's Cal Cowles in bringing back the old Indonesia hands of the fifties and sixties. After helping draft the stabilization program for AID, Dave Cole returned to work with Widjojo on the Ford/Harvard payroll. Leon Mears, an agricultural economist who had learned Indonesian rice-marketing in the Berkeley project, came for AID and stayed on for Harvard. Sumitro's old friend from MIT, Bill Hollinger, transferred from the DAS-Liberia project and now shares Sumitro's office in the Ministry of Trade.
The Harvard people are "advisors," explains DAS Deputy Director Lester Gordon -- "foreign advisors who don't have to deal with all the paperwork and have time to come up with new ideas." They work "as employees of the government would," he says, "but in such a way that it doesn't get out that the foreigners are doing it." Indiscretions had got them bounced from Pakistan. In Indonesia; "we stay in the background."
Harvard stayed in the background while developing the five-year plan. In the winter of 1967-68, a good harvest and a critical infusion of U.S. Food for Peace rice had kept prices down, cooling the political situation for a time. Hollinger, the DAS's first full-time man on the scene, arrived in March and helped the economists lay out the plan's strategy. As the other DAS technocrats arrived, they went to work on its planks. "Did we cause it, did the Ford Foundation cause it, did the Indonesians cause it?" asks AID's Cal Cowles rhetorically. "I don't know."
The plan went into force without fanfare in January 1969, its key elements foreign investment and agricultural self-sufficiency. It is a late-twentieth-century American "development" plan that sounds suspiciously like the mid-nineteenth-century Dutch colonial strategy. Then, Indonesian labor -- often corvée -- substituted for Dutch capital in building the roads and digging the irrigation ditches necessary to create a plantation economy for Dutch capitalists, while a "modern" agricultural technology increased the output of Javanese paddies to keep pace with the expanding population. The plan brought an industrial renaissance to the Netherlands, but only an expanding misery to Indonesia.
As in the Dutch strategy, the Ford scholars' five-year plan introduces a "modern" agricultural technology -- the so-called "green revolution" of high-yield hybrid rice -- to keep pace with Indonesian rural population growth and to avoid "explosive" changes in Indonesian class relationships.
Probably it will do neither -- though AID is currently supporting a project at Berkeley's Center for South and Southeast Asian Studies to give it the old college try. Negotiated with Harsja Bachtiar, the Harvard-trained sociologist now heading the Faculty's Ford-funded research institute, the project is to train Indonesian sociologists to "modernize" relations between the peasantry and the Army's state power.
The agricultural plan is being implemented by the central government's agricultural extension service, whose top men were trained by an AID-funded University of Kentucky program at the Bogor Agricultural Institute. In effect, the agricultural agents have been given a monopoly in the sale of seed and the buying of rice, which puts them in a natural alliance with the local military commanders -- who often control the rice transport business -- and with the local santri landlords, whose higher returns are being used to quickly expand their holdings. The peasants find themselves on the short end of the stick. If they raise a ruckus they are "sabotaging a national program," must be PKI agents, and the soldiers are called in.
The Indonesian ruling class, observes Wertheim, is now "openly waging [its] own brand of class struggle."24 It is a struggle the Harvard technocrats must "modernize." Economically the issue is Indonesia's widespread unemployment; politically it is Suharto's need to legitimize his power through elections. "The government ... will have to do better than just avoiding chaos if Suharto is going to be popularly elected," DAS Director Papanek reported in October 1968. "A really widespread public works program, financed by increased imports of PL 480 commodities sold at lower prices, could provide quick economic and political benefits in the countryside."25
Harvard's Indonesian New Deal is a "rural development" program that will further strengthen the hand of the local Army commanders. Supplying funds meant for labor-intensive public works, the program is supposed to increase local autonomy by working through local authorities. The money will merely line military pockets or provide bribes by which they will secure their civilian retainees. DAS Director Papanek admits that the program is "civilian only in a very broad sense, because many of the local administrators are military people." And the military has two very large, and rather cheap, labor forces which are already at work in "rural development."
One is the three-hundred-thousand-man Army itself. The other is composed of the one hundred twenty thousand political prisoners still being held after the Army's 1965-66 anti-communist sweeps. Some observers estimate there are twice as many prisoners, most of whom the Army admits were not PKI members, though they fear they may have become Communists in the concentration camps.
Despite the abundance of Food for Peace rice for other purposes, there is none for the prisoners, whom the government's daily food expenditure is slightly more than a penny. At least two journalists have reported Sumatran prisoners quartered in the middle of the Goodyear rubber plantation where they had worked before the massacres as members of a PKI union. Now, the correspondents say, they are let out daily to work its trees for substandard wages, which are paid to their guards.26
In Java the Army uses the prisoners in public works. Australian professor Herbert Feith was shown around one Javanese town in 1968 where prisoners had built the prosecutor's house, the high school, the mosque, and (in process) the Catholic church. "It is not really hard to get work out of them if you push them," he was told.27
Just as they are afraid and unwilling to free the prisoners, so the generals are afraid to demobilize the troops. "You can't add to the unemployment," explained an Indonesia desk man at the State Department, "especially with people who know how to shoot a gun." Consequently the troops are being worked more and more into the infrastructure labor force -- to which the Pentagon is providing roadbuilding equipment and advisors.
But it is the foreign-investment plan that is the payoff of Ford's twenty-year strategy in Indonesia and the pot of gold that the Ford modernizers -- both American and Indonesian -- are paid to protect. The nineteenth-century Colonial Dutch strategy built an agricultural export economy. The Americans are interested primarily in resources, mainly mineral.
Freeport Sulphur will mine copper on West Irian. International Nickel has got the Celebes' nickel. Alcoa is negotiating for most of Indonesia's bauxite. Weyerhaeuser, International Paper, Boise Cascade, and Japanese, Korean, and Filipino lumber companies will cut down the huge tropical forests of Sumatra, West Irian, and Kalimantan (Borneo). A U.S.-European consortium of mining giants, headed by U.S. Steel, will mine West Irian's nickel. Two others, U.S.-British and U.S.-Australian, will mine tin. A fourth, U.S.-New Zealander, is contemplating Indonesian coaling. The Japanese will take home the archipelago's shrimp and tuna and dive for her pearls.
Another unmined resource is Indonesia's one hundred twenty million inhabitants -- half the people in Southeast Asia. "Indonesia today," boasts a California electronics manufacturer now operating his assembly lines in Djakarta, "has the world's largest untapped pool of capable assembly labor at a modest cost." The cost is ten cents an hour.
But the real prize is oil. During one week in 1969, twenty three companies, nineteen of them American, bid for the right to explore and bring to market the oil beneath the Java Sea and Indonesia's other coastal waters. In one 21,000-square-mile concession off Java's northeast coast, Natomas and Atlantic-Richfield are already bringing in oil. Other companies with contracts signed have watched their stocks soar in speculative orgies rivaling those following the Alaskan North Slope discoveries. As a result, Ford is sponsoring a new Berkeley project at the University of California law school in "developing human resources for the handling of negotiations with foreign investors in Indonesia."
Looking back, the thirty-year-old vision for the Pacific seems secure in Indonesia -- thanks to the flexibility and perseverance of Ford. A ten-nation "Inter-Governmental Group for Indonesia," including Japan, manages Indonesia's debts and coordinates Indonesia's aid. A corps of "qualified" native technocrats formally make economic decisions, kept in hand by the best American advisors the Ford Foundation's millions can buy. And, as we have seen, American corporations dominate the expanding exploitation of Indonesia's oil, ore, and timber.
But history has a way of knocking down even the best-built plans. Even in Indonesia, the "chaos" which Ford and its modernizers are forever preventing seems just below the surface. Late in 1969, troops from West Java's crack Siliwangi division rounded up five thousand surprised and sullen villagers in an odd military exercise that speaks more of Suharto's fears than of Indonesia's political "stability." Billed as a test in "area management," officers told reporters that it was an exercise in preventing a "potential fifth column" in the once heavily-PKI area from linking up with an imaginary invader. But the army got no cheers as it passed through the villages, an Australian reporter wrote. "To an innocent eye from another planet it would have seemed that the Siliwangi division was an army of occupation."28
There is no more talk about land reform or arming the people in Indonesia now. But the silence is eloquent. In the Javanese villages where the PKI was strong before the pogrom, landlords and officers fear going out after dark. Those who do so are sometimes found with their throats cut, and the generals mutter about "night PKI."
1. Richard M. Nixon, "Asia After Vietnam," Foreign Affairs, October 1967, p. 111.
2. Soedjatmoko, "Indonesia on the Threshold of Freedom," address to Cooper Union, New York, 13 March 1949, p. 9.
3. Sumitro Djojohadikusumo, untitled address to School of Advanced International Studies, Washington, D.C., 1949, p. 7.
4. Dean Rusk, "Foreign Policy Problems in the Pacific," Department of State Bulletin, 19 November 1951, p. 824 ff.
5. Guy J. Pauker, "The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia," Rand Corporation Memorandum RM-5753-PR, February 1969, p. 46.
6. Michael Max Ehrmann, The Indonesian Military in the Politics of Guided Democracy, 1957-1965, unpublished Masters thesis (Cornell University, Ithaca, New York, September 1967), p. 296, citing Col. George Benson (U.S. Army), U.S. military attaché in Indonesia 1956-1960.
7. Daniel S. Lev, The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959 Ithaca NY: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966), p. 70.
8. Robert Shaplen, "Indonesia II: The Rise and Fall of Guided Democracy," New Yorker, 24 May 1969, p. 48; Willard Hanna, Bung Karno's Indonesia (New York: American Universities Field Staff, 25 September 1959), quoted in J.A.C. Mackie, "Indonesia's Government Estates and Their Masters," Pacific Affairs, Fall 1961, p. 352.
9. Guy J. Pauker, "The Rise and Fall of the Communist Party of Indonesia," pp. 6, 10.
10. Ibid., p. 43.
11. W.F. Wertheim, "Indonesia Before and After the Untung Coup," Pacific Affairs, Spring/Summer 1966, p. 117.
12. Ibid., p. 115.
13. Harsja W. Bachtiar, "Indonesia," in Donald K. Emmerson, ed., Students and Politics in Developing Nations (New York: Praeger, 1968), p. 192.
14. Ibid., p. 55.
15. John Hughes, Indonesian Upheaval (New York: McKay, 1967), p. 132.
16. Ibid., p. 151.
17. "Silent Settlement," Time, 17 December 1965, p. 29 ff.
18. Frank Palmos, untitled news report dated "early August 1966" (unpublished). Marginal note states that portions of the report were published in the Melbourne Herald at an unspecified date.
19. Harsja W. Bachtiar, op. cit., p. 193.
20. Ibid., p. 195.
21. H.E. Robison, "An International Report," speech delivered at Stanford Research Institute, 14 December 1967.
22. J. Panglaykim and K.D. Thomas, "The New Order and the Economy," Indonesia, April 1967, p. 73.
23. "Indonesia's Potholed Road Back," Fortune, 1 June 1968, p. 130.
24. W.F. Wertheim, "From Aliran Towards Class Struggle in the Countryside of Java," paper prepared for the International Conference on Asian History, Kuala Lumpur, August 1968, p. 18. Published under the same title in Pacific Research 10, no. 2.
25. Gustav F. Papanek, "Indonesia," Harvard Development Advisory Service memorandum (unpublished), 22 October 1968.
26. Jean Contenay, "Political Prisoners," Far Eastern Economic Review, 2 November 1967, p. 225; NBC documentary, 19 February 1967.
27. Herbert Feith, "Blot on the New Order," New Republic, 13 April 1968, p. 19.
28. "Indonesia -- Army of Occupation," The Bulletin, 22 November 1969.

Lorem

Lorem Ipsum